INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai revisi dari UU No.6 tahun 1983 di DPR belum dimulai.
Rencana revisi aturan perpajakan tersebut, menurutnya tidak boleh membebani rakyat. Apalagi daya beli masyarakat belum sepenuhnya membaik dan ekonomi pun masih belum stabil.
“Kami akan menolak, apabila ada kewajiban perpajakan baru yang membebani rakyat. Kondisi ekonomi kita masih megap-megap, pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah. Apalagi rencana kebutuhan bahan pokok mau dipajaki. Lihat saja pendapatan rumah tangga saja menurun,” terang Kamrussamad melalui gawai, Kamis (10/6/2021).
Menurut dia, ada rencana pengenaan pajak yang diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6/1983. Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan tersebut, berarti barang tersebut akan dikenakan PPN.
Ia mengatakan, jenis-jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN itu sendiri sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang tersebut meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.
“Kami sarankan pemerintah agar melakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh sungguh dan menyeluruh,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah harus membangun kepercayaan wajib pajak (WP) dengan memberikan jaminan zero korupsi diperpajakan. Berani mengambil tindakan dengan memberhentikan pejabat korup sampai dua tingkat di atasnya dan dua tingkat ke bawah.
“Pemerintah juga harus optimalkan penggalian potensi PPH Pasal 25, 29 dan Pasal 23 untuk barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur,” katanya. (nas)
