INDOPOSCO.ID – Gelombang aspirasi yang meletup dari jalanan kini menemukan wujud lebih rapi. Sebuah koalisi lintas masyarakat sipil, yang diwarnai kehadiran figur publik seperti Jerome Polin, Salsa Erwina Hutagalung, Andhyta F. Utami, Cheryl Marella, Abigail Limuria, hingga sederet aktivis muda lainnya resmi mengumumkan “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Gerakan ini lahir pascademonstrasi besar-besaran 28–30 Agustus 2025 di berbagai kota. Tuntutan tidak berhenti di spanduk dan orasi, melainkan disarikan dari berbagai kanal: mulai desakan 211 organisasi yang digalang YLBHI, siaran pers PSHK, suara serikat buruh, hingga pernyataan mahasiswa dan akademisi. Bahkan, petisi di Change.org dengan 40 ribu lebih dukungan ikut dipadukan dalam rangkaian desakan publik ini.
Bukan lagi sekadar kreator yang menghibur jutaan pengikutnya, Jerome Polin kini berdiri di garis depan sebagai penyambung lidah rakyat. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa koalisi ini bukan suara segelintir orang, melainkan cermin keresahan bangsa.
“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar,” kata Jerome Polin dalam caption unggahan di akun Instagramnya, dikutip pada Senin (1/9/2025).
“Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain. GASSS share, repost, dan sebarkan ini seluas-luasnya di semua platform. Salam perjuangan!!” tambahnya.
Desakan jangka pendek yang diberi deadline hingga 5 September 2025 itu memuat isu paling mendesak. Berikut 17 poin tuntutan tersebut:
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaranm HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
12. TNI segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Selain deretan tuntutan darurat yang harus dijawab dalam hitungan hari, koalisi masyarakat ini juga menyodorkan agenda jangka Panjang, yakni 8 Tuntutan Rakyat. Targetnya jelas, selesai paling lambat 31 Agustus 2026. Berikut 8 poin tersebut:
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah: batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.
Gerakan ini tidak sekadar dokumen. Ia hadir sebagai energi kolektif yang mencoba menjembatani berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis lingkungan, hingga publik digital. (her)
