INDOPOSCO.ID – Perubahan wajah kawasan Sahara Maroko menjadi perhatian Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, saat berbicara dalam sidang Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu dekolonisasi.
Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan sengketa Sahara Barat. Ini menjadi kali keempat dirinya tampil dalam forum serupa. Namun, kali ini ia mengajak peserta melihat persoalan Sahara dari sudut yang lebih luas, tidak hanya melalui kacamata politik, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan.
Menurut Teguh, pembangunan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat. Karena itu, kemajuan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup warga di kawasan Sahara layak menjadi bagian dari pembicaraan tentang masa depan wilayah tersebut.
Salah satu yang disorot adalah New Development Model yang diluncurkan pada 2015 untuk wilayah selatan Maroko. Program itu, menurut Teguh, membawa perubahan di sejumlah kawasan, terutama Laayoune dan Dakhla, melalui pembangunan infrastruktur sekaligus penguatan aktivitas ekonomi.
Gambaran tersebut juga ia dapatkan secara langsung ketika mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024. Dalam kunjungan itu, Teguh melihat perkembangan pembangunan yang berlangsung di kawasan tersebut.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Di hadapan forum PBB, Teguh kemudian memaparkan sejumlah proyek strategis yang dinilai dapat mengubah konektivitas sekaligus menggerakkan ekonomi Sahara. Proyek tersebut antara lain jalan ekspres Tiznit-Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, pengembangan energi terbarukan, hingga fasilitas desalinasi air.
“Pembangunan tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas wilayah, tetapi juga berpotensi memperkuat posisi kawasan Sahara dalam jalur perdagangan menuju kawasan Atlantik dan Afrika Barat,” jelasnya.
Perubahan di Sahara, menurut Teguh, tidak berhenti pada pembangunan fisik. Ia juga menyoroti partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026, tingkat partisipasi di wilayah selatan tercatat cukup tinggi, termasuk sekitar 77 persen di Laayoune-Sakia El Hamra dan 61 persen di Dakhla-Oued Eddahab.
Data tersebut dinilai penting untuk membaca dinamika masyarakat di kawasan Sahara secara lebih utuh.
“Meski demikian, persoalan status politik Sahara Barat hingga kini masih menjadi isu yang dibahas dalam mekanisme PBB. Karena itu, perkembangan pembangunan dan proses politik perlu ditempatkan sebagai dua aspek yang saling berkaitan namun tetap berbeda,” tutur Teguh.
Dalam pandangannya, perkembangan di lapangan dapat menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian politik yang berorientasi pada stabilitas, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian kawasan.
“Kami menilai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat,” tambahnya. (her)
