INDOPOSCO.ID — Indonesia menegaskan kembali arah diplomasi bebas aktif di kancah internasional. Dalam Sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai tumpuan utama stabilitas kawasan dan ketahanan global.
Di hadapan para pemimpin dunia, Menlu Sugiono menggarisbawahi bahwa efektivitas sistem multilateral amat bergantung pada kemandirian dan daya tahan masing-masing negara anggota.
“Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia dan PBB lahir dengan keyakinan dan tujuan yang sama: tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan. Pelajarannya jelas, agar perdamaian dan kemakmuran dapat bertahan, multilateralisme harus tangguh, adaptif, dan memberikan hasil nyata,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Nasional Indonesia di Markas Besar PBB, New York, Sabtu (26/9/2026).
Ia memaparkan strategi domestik Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui fokus pada kemandirian pangan, ketahanan energi, investasi kesehatan dan pendidikan, serta konsistensi menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Ketahanan domestik ini, menurutnya, menjadi modal utama kontribusi Indonesia di tingkat regional seperti ASEAN hingga panggung global.
Ujian Multilateralisme dan Konsistensi Dukung Palestina
Dalam pidatunya, Menlu Sugiono menunjuk krisis kemanusiaan di Palestina sebagai salah satu tolok ukur paling nyata bagi integritas sistem multilateral saat ini.
“Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Isu Palestina merupakan ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip dasarnya dan memberikan hasil ketika paling dibutuhkan,” tegasnya.
Ia menegaskan komitmen Indonesia yang tidak tergoyahkan untuk terus mengawal perjuangan rakyat Palestina hingga meraih kemerdekaan penuh melalui Two-State Solution (Solusi Dua Negara) berdasarkan hukum dan parameter internasional yang disepakati.
Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029–2030
Panggung PBB ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk secara resmi mengumumkan pencalonan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030. Mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace”, Indonesia menawarkan pendekatan diplomasi penengah—menjaga ruang dialog, membangun titik temu, serta mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian (peacekeepers).
Sugiono menutup pidatunya dengan mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto agar negara-negara dunia saling mendekat dan memperkuat solidaritas di tengah fragmentasi geopolitik.
Catatan Diplomasi: Tantangan Implementasi dan Realitas Geopolitik
Langkah diplomasi Indonesia ini mendapat sambutan positif, namun para pengamat hubungan internasional memberikan sejumlah catatan kritis. Rekam jejak Indonesia di PBB dinilai konsisten, tetapi efektivitas dorongan multilateralisme dan isu Palestina sangat bergantung pada bagaimana Indonesia menggalang konsensus di tengah tingginya polarisasi kekuatan besar dunia (great power rivalry).
Di sisi lain, pengamat mengingatkan bahwa pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB 2029–2030 membutuhkan strategi diplomasi maraton yang tidak sekadar mengandalkan narasi historis. Indonesia dituntut membuktikan konsistensi antara kepemimpinan diplomasi di luar negeri dengan penyelesaian berbagai isu domestik yang menjadi sorotan global. (srv)
