INDOPOSCO.ID – Rencana Presiden Prabowo Subianto membebaskan biaya pendidikan di satuan pendidikan negeri, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, menilai gagasan tersebut bukan sekadar kebijakan pendidikan, tetapi langkah yang dapat membuka akses lebih luas bagi anak-anak dari keluarga sederhana.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) periode 2014–2016 itu menyambut ketegasan Prabowo yang ingin menghapus beban biaya pendidikan di sekolah negeri. Yuddy juga memiliki pengalaman langsung dengan pendidikan yang dibiayai negara karena seluruh jenjang pendidikannya ditempuh di lembaga negeri.
“Saya sejak masuk Sekolah Dasar hingga menyelesaikan Doktor sepenuhnya belajar di sekolah negeri. SD, SMP, SMA saya di sekolah negeri di Cirebon, S1 saya di Unpad, S2 dan S3 saya di UI, semuanya sekolah yang dibiayai negara,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Jumat (25/9/2026).
“Biayanya masih terasa ringan bagi orang tua saat itu dibandingkan sekolah swasta, namun tetap tidak mudah melaluinya dengan berbagai keperluan belajar lainnya. Terlebih di era sekarang, biaya sekolah menjadi beban yang cukup berat bagi para orang tua, bahkan bagi yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” sambungnya.
Pengalaman Yuddy di pemerintahan dan diplomasi turut membentuk pandangannya. Selain pernah menjadi menteri, ia menjabat Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia pada 2017–2021. Menurutnya, beban biaya pendidikan masih menjadi persoalan bagi banyak keluarga, terutama kelas menengah dan bawah.
Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai anggaran merupakan hal wajar, tetapi tidak semestinya menjadi alasan untuk menunda kebijakan. Bagi Yuddy, kuncinya terletak pada arah politik anggaran.
“Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu,” jelasnya.
Untuk pembiayaan, Yuddy berpandangan APBN masih dapat menopang program tersebut. Pemerintah, menurut dia, bisa melakukan efisiensi dan refocusing sejumlah program pembangunan tanpa harus bergantung pada dana sitaan aset hasil korupsi.
Ia bahkan mendorong agar gagasan tersebut mulai dijalankan pada tahun anggaran 2027 dengan pola bertahap. Prioritas awal, kata Yuddy, sebaiknya diberikan kepada sekolah negeri di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah termiskin, terutama desa-desa.
“Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri,” jelas Yuddy.
Menurut Yuddy, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pendidikan sebagai hak warga negara. Ia juga mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan negeri maupun yang diselenggarakan masyarakat.
“Kebijakan Presiden Prabowo ini menerjemahkan mandat konstitusi ke dalam tindakan nyata. Kalau ini berjalan, kita sedang membangun tangga bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk naik kelas, persis seperti yang saya alami dulu,” tambahnya.
Ia berharap pelaksanaannya disiapkan melalui tahapan yang matang dan tata kelola yang akuntabel sehingga manfaat program benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Rencana pendidikan negeri gratis kembali ditegaskan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, pertengahan September lalu. Prabowo menyatakan biaya pendidikan negeri mulai SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.
Sehari kemudian, Rabu (23/9/2026), Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka untuk membahas mekanisme mewujudkan kebijakan tersebut di seluruh jenjang pendidikan. (her)
