INDOPOSCO.ID – Rencana pemerintah mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq. Namun, di balik kabar tersebut, Maman mengingatkan masih ada kelompok pendidik yang tidak boleh luput dari perhatian, yakni guru dan tenaga kependidikan di madrasah.
Pesan itu disampaikan Maman saat memimpin kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis (20/8/2026). Ia menegaskan, kebijakan kepegawaian harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan agar para pendidik di madrasah juga mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak.
“Kita tentu bergembira, di mana rencana PPPK jadi PNS. Tetapi jujur saja, kita menagih komitmen pemerintah untuk tidak menganaktirikan siapa pun anak bangsa, termasuk madrasah,” ujar Maman dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (21/8/2026).
Menurut Maman, jangan sampai perubahan status kepegawaian hanya menjadi kabar baik bagi guru di sekolah umum. Guru madrasah, termasuk mereka yang masih berstatus honorer dan bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian menjadi PNS, juga harus memperoleh kesempatan serta perhatian yang setara.
“Komisi VIII DPR RI terus mendorong pemerintah untuk juga memperhatikan madrasah. Urusan madrasah, tetap dari PPPK ke PNS, termasuk juga teman-teman yang memang belum diangkat PNS,” katanya.
Yang membuat persoalan ini semakin serius, kata Maman, adalah kondisi kesejahteraan sebagian guru honorer madrasah yang masih jauh dari kata layak. Ia bahkan menemukan kenyataan bahwa ada guru yang menerima honor hanya sekitar Rp200 ribu dalam sebulan, sebuah angka yang menggambarkan beratnya perjuangan mereka mempertahankan pengabdian di dunia pendidikan.
“Banyak guru-guru honorer madrasah yang sangat kecil gajinya. Ada satu madrasah, di mana guru-gurunya itu hanya digaji Rp200 ribu per bulan,” ungkapnya.
Dengan nada menyindir, Maman menggambarkan ketidakpastian yang dialami para guru tersebut melalui sebuah anekdot. “Dalam bahasa anekdotnya, mereka digaji itu tidak pakai rupiah, tapi pakai yen. Yen ono duitnya digaji, yen ora ono tidak digaji,” tutur Politisi Fraksi PKB itu.
Bagi Maman, persoalan madrasah tidak berhenti pada urusan status dan honor guru. Dukungan negara juga harus terlihat dari ketersediaan anggaran untuk memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan. Ia menilai ketimpangan anggaran masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar kualitas pendidikan madrasah tidak tertinggal.
“Jadi ada ketidakadilan anggaran, terutama untuk madrasah, guru-guru madrasah dan sebagainya. Jadi kita lagi mengupayakan,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat dan kehadiran negara tidak boleh dibatasi oleh jenis maupun status lembaga pendidikan. Karena itu, madrasah harus dipandang sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang layak mendapatkan dukungan negara, baik dari sisi pendidik, kesejahteraan maupun fasilitas.
“Saya ingin ingatkan saja bahwa pemerintah itu hadir untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk pemerintahan, tapi juga untuk swasta. Bukan hanya untuk guru sekolah biasa, tapi juga untuk madrasah,” tambahnya. (her)
