INDOPOSCO.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan, seluruh pemangku kepentingan agar tidak memandang kritik media sebagai ancaman. Menurutnya, pers justru menjadi mitra strategis yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi dan memperbaiki kehidupan berbangsa.
Haedar menegaskan, pemerintah bersama berbagai lembaga negara membutuhkan informasi, masukan, hingga kritik yang disampaikan media massa. Karena itu, ruang kebebasan pers harus tetap dijaga sebagai bagian dari upaya membangun bangsa.
“Mereka itu (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga independen, TNI, Polri) dan berbagai institusi lainnya butuh informasi, masukan, dan kritik dari media massa,” ujar Haedar saat orasi Kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, sebuah negara tidak akan berkembang jika menutup diri terhadap kritik. Sebaliknya, kemajuan justru lahir dari keberanian menerima berbagai pandangan dan keberagaman informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kami mendorong para elite untuk membangun budaya yang lebih terbuka terhadap media,” katanya.
Sikap saling berbagi informasi dan kepedulian terhadap kerja jurnalistik, dikatakan dia, perlu menjadi bagian dari ekosistem demokrasi di Indonesia. Kendati demikian, kebebasan pers harus memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga etika.
“Pers harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya.
Menurutnya, tujuan utama kerja jurnalistik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menghadirkan kebenaran, nilai-nilai kebaikan, dan berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam kesempatan itu, Haedar juga menyinggung kondisi kebangsaan yang dinilainya semakin kompleks. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kebersamaan yang lebih produktif.
“Muhammadiyah terus berupaya memberikan kontribusi melalui berbagai program yang dijalankan,” ungkapnya.
“Harapan kami Indonesia mampu tumbuh menjadi negara maju yang dapat bersaing di tingkat global,” imbuhnya.
Haedar menekankan bahwa kehidupan berbangsa harus kembali berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi. Kebersamaan yang dibangun pun tidak boleh berhenti pada simbol semata, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata.
“Tantangan yang dihadapi Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Butuh kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media, hingga berbagai lembaga negara,” katanya.
Menurut Haedar, kritik yang disampaikan organisasi keagamaan, kalangan akademisi, maupun media terhadap kebijakan pemerintah, DPR, dan lembaga hukum seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Sehingga membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. (nas)
