INDOPOSCO.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengemukakan, poin-poin penting arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Salah satunya, meminta para menteri kabinet Merah Putih menjadikan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagai acuan membuat kebijakan.
“Ada beberapa tekanan-tekanan yang penting, antara lain misalnya, kita harus menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bertindak,” kata Karding di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Selain itu, menekankan agar seluruh menteri bisa memperhatikan masyarakat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan.
“Sekaligus juga, melihat bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang tidur di gubuk-gubuk reok,” ujar Karding.
Maka itu, ia akan menjadikan hal disampaikan Prabowo sebagai catatan untuk ditindaklanjuti di masa mendatang. “Dan itu harus menjadi perhatian seluruh menteri. Itu menjadi catatan kita ke depan,” imbuh politikus PKB itu.
Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja kabinet Merah Putih selama satu semester atau enam bulan menjalankan pemerintahan. Hal tersebut berkat kekompakan dan koordinasi solid antarlembaga dan kementerian.
“Saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh, saya apresiasi dan terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Di samping itu, ia menyoroti pentingnya menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai acuan utama dalam mengelola pemerintahan. Rancang bangun UUD 1945 yang dibuat para pendiri bangsa adalah hasil dari pengalaman penjajahan dan penindasan.
“Marilah kita jujur kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar sudah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebenar-benarnya atau tidak? Karena menurut pendapat saya, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 sungguh suatu produk yang luar biasa,” tegas Prabowo. (dan)
