INDOPOSCO.ID – Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.
“Pada hari ini saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” kata Menteri Ara.
Menteri Ara berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi. Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.
“Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,” kata Menteri Ara.
Sebagai bentuk sinergi, Menteri Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut. “Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga menyampaikan capaian 100 hari kerja dalam Program Tiga Juta Rumah, salah satunya terkait progres pembangunan rumah subsidi dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo (20 Oktober 2024-30 Januari 2025), realisasi KPR Subsidi sudah mencapai 87.736 unit rumah yang terdiri dari realisasi rumah FLPP berjumlah 36.118 unit, rumah dari akademi Tapera (khusus ASN) berjumlah 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi berjumlah 50.234 unit,” kata Menteri Ara.
Ditambahkan Menteri Ara, pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada. Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.
Medagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Menteri PKP dengan menghadirkan saksi dari pihak luar dalam pelantikan pejabat di Kementerian PKP. Hal ini menurutnya merupakan suatu langkah baru dalam membangun sinergi lintas sektoral.
“Dalam Program 3 Juta Rumah banyak sekali tantangan yang harus bekerja lintas sektoral, bahkan dengan semua pemerintah daerah dan semua stakeholder, termasuk swasta, perbankan, dan lain-lain. Kami dari Kemendagri pasti akan mendukung penuh dan sudah kita dukung dengan berbagai kebijakan maupun langkah-langkah di lapangan. Untuk itu kami sangat terbuka, kami tentu akan terus mendukung dengan mengkoordinasikan kebijakan yang mendukung pembangynan rumah untuk rakyat terutama di daerah-daerah,” kata Mendagri. (srv)
