INDOPOSCO.ID – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berhasil meraih penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik III (Ketiga) Tahun 2021 Kategori Kementerian. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Terbaik pertama diraih oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Terbaik Kedua diperoleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ni Wayan Giri Adnyani di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (2/12/2021).
Baca Juga : Kemenparekraf Tetapkan Ambon Kota Kreatif 2021
Penghargaan JDIHN terbaik 2021, merupakan apresiasi Kemenkumham atas komitmen kementerian/lembaga untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum. JDIHN merupakan instrumen penataan regulasi untuk pembangunan hukum di Indonesia.
Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Ni Wayan Giri Adnyani mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Kemenparekraf/Baparekraf. Dimana JDIHN yang terintegrasi sangat mendukung kerja pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Ini merupakan _tools_ yang sangat penting dalam memberikan dan menyosialisasikan informasi mengenai kebijakan yang dilakukan, serta sebagai sarana untuk melakukan komunikasi interaktif dengan masyarakat,” kata Ni Wayan Giri Adnyani.
Baca Juga : Menparekraf Dukung Pengembangan Ekraf di Detusoko Barat
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly dalam sambutannya menjelaskan, ajang ini diharapkan menjadi pelecut bagi kementerian/lembaga yang belum optimal pengelolaan JDIHN agar segera melakukan perbaikan. Sebab, layanan JDIHN yang terintegrasi merupakan sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
“JDIHN ini harus jadi sumber terpercaya dan harus _user friendly_ sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Pasalnya, pemerintah secara terbuka membuka regulasi yang dihasilkan dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat. Dia berharap pengelolaan JDIHN ke depan akan makin melibatkan teknologi informasi agar memudahkan proses integrasi data antar kementerian/lembaga,” katanya. (ney)
