INDOPOSCO.ID – Pemerintah telah menerbitkan, surat berharga negara (SBN) dalam bentuk global bonds seri RI0470 dengan tenor selama 50 tahun. Surat utang global itu adalah salah satu seri dari tiga seri yang diterbitkan.
Pemerintah menerbitkan surat utang bertenor paling lama sepanjang sejarah pada tahun 2020 lalu. Surat utang seri RI0470 itu memiliki tenggat jatuh tempo 15 April 2070.
“Sampai tahun 2070, Indonesia masih punya kewajiban utang yang harus dibayarkan,” kata Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira melalui gawai, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Baca Juga : Pengamat: Hati-hati Utang Bisa Membuat Negara Bangkrut
Pada akhir Juni 2021, utang pemerintah tercatat di angka Rp6.554,56 triliun dilengkapi rasio utang terhadap PDB 41,35 persen. Terbaru per September 2021 tercatat utang pemerintah capai Rp6.711 triliun.
“Jadi per penduduk menanggung Rp24,6 juta. Kalau total utang pemerintah dibagi per penduduk. Asumsi penduduk 272 juta jiwa,” beber Bhima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, bahwa pemerintah Indonesia akan menerbitkan Global Bond sebesar US$4,3 miliar dalam 3 bentuk surat berharga global yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI 1050, dan RI0470.
Baca Juga : Utang Negara Belum Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat
Seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar US$ 1,65 miliar dengan yield global sebesar 3,9 persen. Seri kedua yaitu RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga US$ 1,65 miliar dengan yield 4,25 persen.
Seri ketiga adalah RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar US$ 1 miliar dengan tingkat yield 4,5 persen. Seri ini merupakan global bond pertama yang diterbitkan dengan tenor 50 tahun.
“SBN yang ketiga dan ini adalah series baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya adalah RI0470. Jatuh tempo atau tenornya 50 tahun yaitu 15 April tahun 2070 sebesar 1 miliar US dollar dengan tingkat yield 4,5 persen,” jelas Sri Mulyani pada April 2020. (dan)
