INDOPOSCO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke depan akan menyalurkan kolaborasi program pembangunan infrastruktur dan perumahan guna mengentaskan kemiskinan ekstrem di lima kecamatan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Adanya penanganan kemiskinan ekstrem tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran pemerintah daerah di masa pandemi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kantong-kantong wilayah kumuh di daerah.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan Kementerian PUPR saat ini mendapat tugas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Baca Juga : Wapres Minta Gubernur NTT Kerja Keras Atasi Kemiskinan Ekstrem
“Kami harap tahun 2024 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia bisa mencapai angka nol persen. Semua penduduk Indonesia termasuk masyarakat miskin ektrem bisa merasakan hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga mereka lebih sejahtera,” ujarnya saat melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ektrem di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).
Tampak hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kuningan Aceh Purnama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andie Megantara, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I Hari Suko, Direktur SSPJP Direktorat Jenderal Cipta Karya Pandu Atmosuharto, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II, Kuswardono, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Erdward Abdurrahman, Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda selaku Ketua Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa II Kiagoos Egie Ismail, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial Indro Utomo, Kepala SKPD terkait masalah penanganan kumuh seperti Bappeda Kuningan, Dinas PUPR, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), BPKPP.
Rahman menjelaskan, pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR tapi juga melibatkan Kementerian / lembaga lain, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah menurunkan beban pengeluaran pemerintah daerah, menurunkan wilayah kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat agar lebih sejahtera.
Baca Juga : Mendes: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Kerja Bersama
Data angka masyarakat miskin yang menjadi target yang dijadikan dasar Kementerian PUPR untuk melaksanakan program ini berasal dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN. Kementerian PUPR juga ingin Pemerintah daerah untuk menyesuaikan data yang ada sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Ada lima wilayah Kabupaten Kuningan yang kami target agar bebas dari miskin ekstrem. Kelima daerah tersebut antara lain di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi dan Cibingbin dan Kecamatan Darma,” katanya.
Ada sejumlah program di Kementerian PUPR yang bisa mendukung program ini antara lain Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan dengan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.
“Ke depan kami ingin agar penanganan miskin ini misalnya rumah tidak layak huni (RTLH) jangan terpencar dan berada di satu lokasi atau satu kluster sehingga mudah intervensi program penataan lingkungannya. Jika rumahnya sudah dibangun dengan layak maka lingkungannya juga akan ditata agar ke depan tidak menjadi kumuh lagi,” terangnya.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Erdward Abdurrahman menjelaskan, adanya satu data masyarakat miskin di daerah sangat diperlukan agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran. Pembangunan rumah layak huni melalui Program BSPS yang menjadi bagian dari Program Sejuta Rumah diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya di masa pandemi ini.
“Kementerian PUPR menyalurkan Program BSPS dengan nilai bantuan Rp 20 juta untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kami berharap dukungan Pemda dan masyarakat agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik di lapangan,” harapnya.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah RTLH yang akan mendapatkan Program BSPS di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebanyak 17.307 unit di 15 kabupaten / kota. Jumlah alokasi Program BSPS tersebut berasal dari APBN sebanyak 12.307 unit dan sisanya dari National Affordable Housing Program (NAHP) dari Bank Dunia.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara mengungkapkan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna menidaklanjuti arahan Wakil Presiden dalam percepatan penanganan Program Kemiskinan Ekstrem di 7 provinsi pada 35 Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia pada tahun 2021 ini.
“Kabupaten Kuningan adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam lokasi prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 menimbulkan banyak masyarakat miskin di Indonesia secara nasional. Lokasi-lokasi kemiskinan ekstrem tidak hanya di kawasan perkotaan saja tapi juga tersebar di seluruh daerah di Indonesia.
Pelaksanaan program ini difokuskan pada penanganan pendekatan lingkungan. Sebab di lingkungan kumuh ada masyarakat miskin, RTLH, stunting,TBC dan sanitasi yang kurang baik. Melalui kegiatan ini pihaknya ingin rumah masyarakat miskin direhab dan lingkungan ditata dulu, air dan sanitasi baik kemudian masyarakat akan diberikan bantuan sosial jadi mereka bisa lebih sejahtera.
“Kami mengajak semua pihak untuk menangani kemiskinan ekstrem secara keroyokan dari berbagai program yang ada dari berbagai Kementerian/ Lembaga. Ada di Kemensos, Kementan, Kementerian PUPR sehingga diperlukan kesamaan langkah bersama agar target penanganannya terlaksana dengan baik dan terintegrasi. Pemerintah kabupaten yang tahu siapa target yang tepat menerima bantuan ini maka kami minta usulan dari Pemda dan cek bersama ke lapangan ke lokasi calon penerima bantuan. Masyarakat dari Kuningan yang bekerja di luar kota yang berhasil serta pengusaha asal Kuningan juga bisa ikut membantu masyarakat miskin di daerahnya masing-masing,” harapnya.
Pada kegiatan koordinasi Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem di bahas mengenai lokasi kelurahan atau desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, data masyarakat miskin ekstrem yang berada di Kabupaten Kuningan, Program Kementerian / Lembaga tentang Penanganan Miskin Ekstrem, Program Kabupaten Kuningan Untuk Penanganan Miskin Ekstrem, dukungan Pemda dalam pembangunan rumah masyarakat. Selain itu, tim dari Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian PUPR juga melaksanakan kunjungan ke sejumlah lokasi kantong-kantong yang memiliki kawasan kumuh ekstrem di Kabupaten Kuningan antara lain di Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi dan Cibingbin.
Bupati Kuningan, Acep Purnama menyatakan berdasarkan data dari Pemda tercatat angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kuningan sebelum pandemi Covid-19 sekitar 11,41 persen dan kini meningkat ke angka 12,82 persen setara dengan 139.000 KK. Oleh karena itu, masalah penanggulangan kemiskinan harus mendapat perhatian oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kami mengucapkan terimakasih atas intervensi pemerintah pusat melalui Kemenko PMK dan Kementerian PUPR untuk membantu Pemkab Kuningan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kabupaten Kuningan sangat dibutuhkan masyarakat agar mereka bisa bangkit kembali dan mendapatkan akses yang mudah di masa pandemi,” terangnya. (wib)
