INDOPOSCO.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), menegaskan pencapaian kemajuan penyederhanaan birokrasi di kementerian serta lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) harus dilakukan evaluasi untuk mengambil langkah berikutnya.
“Kita perlu melakukan evaluasi capaian serta langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ujar Wapres disaat memimpin rapat koordinasi KPRBN melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres, di Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi, Wapres mengatakan tenggat waktu proses pengalihan jabatan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) harus berakhir pada Juni 2021. Alhasil saat ini evaluasi terhadap proses penyederhanaan birokrasi harus segera dilakukan.
“Arahan Presiden, pada ratas (rapat terbatas) 5 November 2020, batas waktu waktu pengalihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional yaitu diselesaikan pada Juni 2021. Disaat ini kita telah memasuki minggu kedua bulan Juli,” ujar Wapres pula.
Wapres menyebutkan sampai 30 Juni 2021 telah ada 43.074 struktur di K/L yang telah disederhanakan, yaitu terdiri atas 87 K/L telah selesai, 5 K/L dalam proses serta 7 K/L belum mengusulkan.
Ketujuh K/L yang belum mengusulkan penyederhanaan birokrasi tersebut yaitu Sekretariat Kabinet, Sekretariat Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Sedangkan, ujar Wapres lagi, sejumlah 32 pemerintah provinsi (pemprov) sudah mengajukan usulan penyederhanaan birokrasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendapat pertimbangan teknis.
Menurut informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sejumlah 342 pemerintah kabupaten dan kota sudah memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian PANRB untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Akan tetapi, sampai saat ini belum tercatat adanya pengalihan jabatan di pemprov, pemkab, dan pemkot.
“Menurut informasi terakhir, belum ada provinsi dan kabupaten kota yang sudah mengalihkan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Untuk penyetaraan jabatan juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, sebab menunggu penyelesaian penyederhanaan struktur terlebih dulu,” ujar Wapres.
Kementerian PANRB dan Kemendagri terus berkoordinasi dalam penyederhanaan birokrasi di tingkat pemda, yang meliputi aspek penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan.
Aspek penyederhanaan struktur mekanisme terdiri atas tahapan usulan pemerintah daerah, validasi, tindak lanjut hasil validasi, pertimbangan teknis dan persetujuan. (mg2)
