INDOPOSCO.ID – Upaya menjaga ketahanan energi nasional tidak hanya berlangsung di ruang rapat dan meja perencanaan. Di tengah laut, fasilitas produksi migas juga menjadi bagian penting dari perjuangan memastikan pasokan energi tetap tersedia. Hal itu terlihat saat Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Anjungan Bravo, lepas pantai Blok Offshore North West Java (ONWJ), yang dioperasikan PHE ONWJ, Minggu (4/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi DPR untuk melihat langsung bagaimana aset hulu migas dikelola sekaligus mengukur ruang peningkatan produksi yang masih dapat digarap. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai peninjauan lapangan diperlukan agar fungsi pengawasan parlemen tidak berhenti pada laporan dan angka produksi semata, tetapi juga menyentuh kondisi operasional sebenarnya.
“Bagi Komisi VI DPR RI, kunjungan seperti ini penting karena ketahanan energi tidak cukup hanya diceritakan melalui angka produksi dan laporan. Kami perlu melihat secara langsung bagaimana sumur, anjungan, jaringan pipa, dan berbagai fasilitas produksi dikelola untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujar Andre.
Menurut Andre, Blok ONWJ mempunyai arti penting dalam menopang pasokan energi nasional. Dengan karakter sebagai wilayah kerja yang telah lama berproduksi, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan produksi, melainkan menemukan cara agar cadangan dan potensi yang masih tersisa dapat memberikan hasil maksimal melalui strategi pengelolaan yang tepat.
“Kami melihat masih terdapat peluang peningkatan produksi melalui pengembangan lapangan, pengeboran, penerapan teknologi maupun optimalisasi aset yang telah ada. Namun peningkatan produksi harus berjalan seiring dengan keandalan fasilitas, efisiensi operasi, pengelolaan aset, dan terutama penerapan HSSE secara konsisten,” jelasnya.
Tak hanya soal produksi, rombongan Komisi VI DPR RI juga menggali kondisi aktual lapangan, mulai dari perkembangan pengembangan aset, efektivitas kegiatan pengeboran, pemeliharaan fasilitas hingga berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasi. Informasi dari lapangan dinilai penting untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai tantangan yang dihadapi industri hulu migas.
Dari sisi perusahaan, Wakil Direktur Utama PHE Virano Nasution menyambut positif perhatian Komisi VI DPR RI terhadap kegiatan hulu migas. Menurutnya, kunjungan langsung ke lapangan dapat menjadi ruang terbuka untuk bertukar pandangan sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika industri energi yang terus berkembang.
“Kami juga mengapresiasi dukungan dan perhatian Komisi VI DPR RI. Kami berharap kunjungannya dapat menjadi sarana untuk kita berdiskusi, bertukar pandangan, serta mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja kami dan memperkuat kolaborasi kita bersama,” kata Virano.
Pertemuan di Anjungan Bravo pun tidak sekadar menjadi agenda peninjauan fasilitas. Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara Komisi VI DPR RI dan Pertamina Group, khususnya PHE, untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi dilakukan secara optimal, efisien, andal, sekaligus mampu menjawab kebutuhan energi nasional secara berkelanjutan.
Sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE menegaskan akan terus mengembangkan bisnis dan operasi hulu migas dengan memperhatikan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Langkah tersebut berjalan beriringan dengan penguatan budaya kepatuhan, tata kelola perusahaan yang baik, integritas, serta pencegahan fraud guna membangun lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan beretika. (her)
