INDOPOSCO.ID – Tekanan terhadap kelas menengah dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain menjadi kelompok yang masih memiliki kemampuan untuk berbelanja, kelas menengah juga berperan penting dalam menjaga perputaran konsumsi dan aktivitas usaha.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Ramli mengingatkan pemerintah agar tidak terus menambah beban kelompok tersebut melalui kebijakan perpajakan maupun kenaikan biaya hidup.
Dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official, Dipo menyoroti berbagai tekanan yang belakangan membayangi kelas menengah, termasuk rencana pengenaan pajak terhadap sejumlah konsumsi masyarakat.
“Jadi kelas menengah ini dia enggak bisa ditekan terus. Dia enggak bisa ditekan terus dari pajak. Kan sempat ngomong misalnya mau pajakin makanan dan minuman, minuman manis gitu kan. Jadi ada saja lah pokoknya,” ujar Dipo dalam tayangan tersebut, dikutip pada Jumat (25/9/2026).
Menurut Dipo, kebijakan terhadap kelas menengah tidak seharusnya hanya dihitung dari potensi penerimaan negara. Sebab, ketika kelompok ini tetap memiliki ruang untuk berbelanja, uang yang dikeluarkan akan menciptakan efek berantai bagi sektor ekonomi lainnya.
“Jadi buat membetulkan Indonesia, gimana si kelas menengah ini yang harus digenjot. Kalau dia digenjot ada namanya efek pengganda, multiplier effect. Jadi dengan dia belanja, misalnya dia belanja baju, yang bikin baju jadi hidup. Yang bikin baju hidup, dia jadi beli bahan baku. Jadi ada banyak efeknya,” jelasnya.
Efek pengganda tersebut, kata Dipo, membuat konsumsi rumah tangga tidak berhenti pada satu transaksi. Belanja masyarakat dapat menjadi pendapatan bagi pelaku usaha lain, kemudian kembali berputar ke berbagai sektor.
Karena itu, ia menyebut stimulus yang langsung menyasar daya beli dapat menjadi salah satu pilihan kebijakan.
“Nah, jadi solusi apa sih buat Indonesia? Menurut saya sih paling gampang ya, kalau mau, kasih cash saja langsung. Biar mereka belanja,” kata Dipo.
Dalam perbincangan yang sama, Hendri Satrio atau Hensa mengingatkan bahwa kelas menengah bukan hanya berasal dari pekerja swasta. Aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian dari kelompok tersebut.
“Kelas menengah itu kebanyakan kan ASN. Jadi jangan cuma disangka pegawai swasta doang, itu ASN-ASN juga kelas menengah. Jadi kalau mereka ditekan di kantor, ditekan juga di kehidupan nih, lama-lama bisa pecah,” ucap Hensa.
Dipo kemudian memperingatkan bahwa tekanan terhadap kelas menengah berpotensi menjalar ke kelompok masyarakat di bawahnya. Jika daya beli kelas menengah terus melemah, dampaknya bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada konsumsi masyarakat.
“Saya khawatir bila ekonomi begini terus, tekanan kepada kelas menengah tidak berhenti. Dan tentunya kalau tekanan kelas menengah tidak berhenti, tekanan itu juga akan langsung masuk ke kelas bawahnya,” tutur Dipo.
Menurutnya, persoalan kelas menengah pada akhirnya bukan sekadar soal kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan. Daya beli kelompok tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha, perputaran uang, dan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih luas.
“Kalau itu (tekanan terhadap kelas menengah dan bawah) terjadi, budaya amuk yang sudah lama tidur itu bisa saja bangkit. Dan kalau sudah bangkit, pemerintah pasti akan lebih repot ngurusin negara ini,” tutupnya. (her)
