INDOPOSCO.ID – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat melalui Program Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif (LAKSMI) 2026 sehingga mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan secara mandiri bagi pengusaha mikro perempuan dan kelompok rentan.
Program tersebut secara khusus memberikan perhatian kepada perempuan pengusaha mikro agar mampu memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah ingin masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok desil 1–4 memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan usaha yang produktif. Pemberdayaan kewirausahaan menjadi salah satu jalan agar masyarakat mampu memperoleh penghasilan secara mandiri dan secara bertahap keluar dari kelompok rentan.
“Kita tidak ingin memelihara atau membuat saudara-saudara kita selalu berada pada posisi tangannya di bawah. Karena itu, mereka kita dorong untuk mulai berusaha, menghasilkan pendapatan secara mandiri, dan naik level melalui program-program pemberdayaan yang ada di Kementerian UMKM,” ujar Maman saat Peluncuran Program LAKSMI 2026 bertajuk “UMKM Tumbuh, Kuat, dan Berdaya” di Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, Rabu (23/9/2026).
Maman menjelaskan, upaya tersebut antara lain dilakukan melalui kolaborasi Kementerian UMKM dengan Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini, terdapat sekitar 14 ribu penerima program pemberdayaan sosial ekonomi yang dinilai siap untuk dihubungkan dengan program kewirausahaan Kementerian UMKM. Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah hingga sekitar 150 ribu penerima.
Para penerima selanjutnya akan mengikuti proses pembinaan dan pemberdayaan melalui Kementerian UMKM, mulai dari pelatihan hingga pendampingan usaha. Setelah memiliki kapasitas yang memadai, mereka dapat dihubungkan dengan akses pembiayaan serta kemitraan bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dan lembaga lainnya.
“Kita bina dulu, diberdayakan, diberikan pelatihan dan pendampingan. Setelah itu bisa dikolaborasikan dengan PNM dan lembaga-lembaga kemitraan lainnya. Tujuannya agar mereka berdaya, tumbuh, naik level, dan mandiri,” katanya.
Menurut Maman, pendekatan tersebut diperlukan agar intervensi pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi menghasilkan perubahan ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kesiapan usaha menjadi bagian penting sebelum pengusaha mikro memperoleh dukungan permodalan.
LAKSMI dirancang sebagai ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program tersebut mencakup peningkatan kapasitas kewirausahaan, penguatan legalitas dan sertifikasi usaha, digitalisasi, akses pembiayaan dan pasar, temu mitra, hingga perluasan jejaring bisnis.
Penguatan kapasitas perempuan menjadi salah satu fokus program tersebut. Maman mengatakan sekitar 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan menunjukkan peran mereka tidak hanya dalam menopang pendapatan keluarga, tetapi juga dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat desa maupun perkotaan.
“Kalau kita lihat dari statistik, UMKM di Indonesia memang lebih banyak didominasi perempuan. Salah satunya karena usaha yang dijalankan ibu-ibu menjadi penopang tambahan pendapatan keluarga. Karena itu, LAKSMI memang banyak ditujukan untuk ibu-ibu dan perempuan,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian UMKM juga berkolaborasi dengan PNM yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan perempuan melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas kesinambungan pendampingan sekaligus membuka akses pembiayaan bagi peserta yang telah memiliki kesiapan usaha.
Maman menekankan, keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan, tetapi juga dari peningkatan kualitas produk dan perkembangan usaha yang mereka jalankan.
“Kita tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas atau jumlah yang masuk, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan. Produk usaha mikro kita harus semakin berkualitas, baik makanan, pakaian, maupun produk lainnya, sehingga benar-benar mampu berkembang dan bersaing,” tutur Maman.
Program LAKSMI 2026 diikuti 1.700 perempuan pengusaha mikro secara luring dan daring. Peluncuran program menjadi titik awal proses pendampingan berkelanjutan agar para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kesejahteraan keluarga.
Menurut Maman, keberhasilan pemberdayaan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, komunitas, hingga mitra pembangunan. Dalam pelaksanaan LAKSMI 2026, Kementerian UMKM berkolaborasi antara lain dengan Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PNM, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Mercy Corps, GoTo, dan DBS Foundation.
Melalui ekosistem tersebut, LAKSMI diharapkan dapat melahirkan perempuan pengusaha mikro yang semakin produktif, mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan kerja, sekaligus mempercepat graduasi keluarga penerima program pemberdayaan sosial ekonomi menuju kemandirian.
“Target akhirnya bukan hanya meningkatkan omzet usaha, tetapi meningkatkan pendapatan keluarga, membuka lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, dan secara bertahap keluar dari kelompok masyarakat rentan menuju keluarga yang mandiri dan sejahtera,” tambahnya.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian UMKM melalui LAKSMI menjadi bagian penting dalam membangun keterhubungan ekosistem pemberdayaan bagi keluarga penerima manfaat.
Menurut Mira, Kemensos berperan memperkuat keberdayaan keluarga melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, sedangkan Kementerian UMKM melanjutkan proses tersebut dengan memperkuat kapasitas kewirausahaan dan ekosistem pengembangan usaha.
“Yang kita bangun adalah rantai pemberdayaan, mulai dari penguatan keluarga, menghubungkan keluarga yang sudah siap dengan peluang pengembangan usaha, hingga mengakselerasi kapasitas usahanya agar mereka naik kelas dan mencapai graduasi kesejahteraan,” ujar Mira.
Mira menambahkan, Kemensos telah mendorong data sekitar 14 ribu keluarga penerima manfaat untuk dihubungkan dengan program pemberdayaan kewirausahaan Kementerian UMKM. Cakupan tersebut diharapkan dapat terus diperluas pada tahap berikutnya sehingga semakin banyak keluarga memperoleh jalur pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Harapan kita, keterhubungan ini menjadi ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan, sehingga semakin banyak keluarga mampu membangun masa depannya dengan kekuatan sendiri,” tutupnya. (her)
