INDOPOSCO.ID – Akselerasi hilirisasi mineral di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan besarnya nilai investasi dan kapasitas industri semata. Sinkronisasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci agar manfaat nilai tambah sektor tambang dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengungkapkan bahwa tantangan utama hilirisasi saat ini terletak pada tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Menurutnya, sebagian persoalan di lapangan berada di luar kendali korporasi, seperti regulasi, koordinasi lintas lembaga, hingga eksekusi di tingkat daerah.
“MIND ID bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini tidak bisa sendiri, karena ada ranah yang bisa diselesaikan di tataran korporasi, tetapi ada yang di tataran kebijakan,” ujar Faisal dalam diskusi MediaMIND 2026 di Jakarta.
Faisal menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah (pemda) yang memahami langsung kondisi sosial dan lingkungan di area tambang. Pasalnya, keterbatasan kewenangan dan anggaran kerap membuat pemda kewalahan mengatasi dampak eksternalitas negatif, mulai dari tekanan lingkungan hingga potensi gangguan ekonomi lokal.
Guna memperkuat fiskal daerah terdampak, pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai perlu dioptimalkan. Faisal mencontohkan langkah Pemda Morowali di Sulawesi Tengah yang tengah mengusahakan peningkatan porsi DBH dari sektor sumber daya alam (SDA).
Sebagai gambaran, Provinsi Sulawesi Tengah mengantongi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada 2026, dengan kontribusi DBH mencapai Rp272,95 miliar. Selain penguatan anggaran, integrasi hilirisasi wajib mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal. Saat ini, dari sekitar 5.600 UMKM yang beroperasi di Morowali, baru 30 UMKM yang terserap ke dalam rantai pasok industri. Ruang partisipasi ini harus terus diperluas, diimbangi dengan penyiapan SDM lokal melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Langkah integrasi hilirisasi ini sejalan dengan strategi Holding Industri Pertambangan BUMN, MIND ID, melalui anggotanya PT Vale Indonesia Tbk. Melalui proyek Indonesia Growth Project (IGP), fasilitas pengolahan terintegrasi terus dibangun di sejumlah titik strategis seperti Pomalaa, Morowali, dan Sorowako untuk memperkuat rantai pasok nikel nasional.
Faisal menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan hilirisasi tidak sekadar dihitung dari angka investasi atau kapasitas produksi. “Keberhasilan hilirisasi pada akhirnya diukur dari sejauh mana kebijakan yang terintegrasi mampu memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)
