INDOPOSCO.ID – Penanganan gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian serius pemerintah. Di tengah kebutuhan penanganan darurat hingga pemulihan, pemerintah memastikan persoalan pembiayaan tidak menjadi penghambat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk menangani dampak bencana di NTT. Besaran dukungan nantinya akan mengikuti kebutuhan di lapangan serta tahapan penanganan yang dilakukan pemerintah.
Kepastian itu disampaikan Purbaya melalui sambungan telepon dalam Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI yang membahas penanganan gempa NTT, Minggu (16/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
Di hadapan peserta rapat, Purbaya memastikan pemerintah siap memberikan dukungan pembiayaan apabila diperlukan.
“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar Purbaya.
Purbaya menjelaskan, pemerintah memiliki mekanisme khusus dalam pembiayaan penanganan bencana. Pada tahap awal, kebutuhan darurat dapat menggunakan anggaran yang telah tersedia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut dia, anggaran tersebut memang disiapkan agar pemerintah dapat bergerak cepat ketika bencana terjadi tanpa harus menunggu proses penganggaran baru dari awal.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana PNBP,” jelasnya.
Skema tersebut, kata Purbaya, menjadi bagian dari pola penanganan bencana yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah terlebih dahulu mengoptimalkan anggaran untuk kebutuhan kedaruratan. Jika kebutuhan berkembang dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi, dukungan pembiayaan akan disesuaikan.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” tutur Purbaya.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan anggaran yang sudah tersedia, tetapi memiliki dana yang bersifat siaga untuk merespons kebutuhan bencana.
Artinya, ketika kebutuhan di lapangan meningkat, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan dukungan pembiayaan sesuai kondisi dan mekanisme yang berlaku.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegas Purbaya.
Untuk tahap berikutnya, pemerintah akan melihat kebutuhan secara lebih rinci, termasuk ketika penanganan memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi bagian penting, terutama untuk pembangunan kembali fasilitas umum yang tidak dapat ditangani melalui BNPB.
“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan K/L (kementerian/lembaga)-nya,” tambahnya.
Dengan mekanisme tersebut, Purbaya memastikan dukungan pembiayaan dapat mengikuti perkembangan penanganan gempa di NTT. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta unsur terkait lainnya akan terus berkoordinasi agar penanganan masyarakat terdampak dapat berjalan.
Bagi pemerintah, kecepatan merespons bencana bukan hanya soal evakuasi dan bantuan darurat, tetapi juga memastikan dukungan anggaran tersedia ketika dibutuhkan. Karena itu, pemerintah menegaskan kesiapan pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan hingga proses pemulihan pascabencana.
Purbaya memastikan pemerintah akan terus menjaga agar aspek pembiayaan dapat menopang seluruh tahapan penanganan bencana di NTT sesuai kebutuhan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.(her)
