INDOPOSCO.ID – Pendidikan di Papua Barat tak boleh hanya menjadi cerita manis di pusat kabupaten. Anak-anak yang tinggal di kampung, wilayah pesisir hingga pegunungan juga berhak merasakan program pendidikan pemerintah secara setara.
Anggota DPD RI asal Papua Barat, L Filep Wamafma, pun turun tangan memastikan berbagai program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) benar-benar menjangkau masyarakat di tujuh kabupaten di Papua Barat.
Menurut Filep, perjuangan pemerataan pendidikan tidak cukup hanya berbicara mengenai besarnya anggaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bantuan dan program pemerintah tepat sasaran serta benar-benar dirasakan peserta didik dan sekolah.
Ia menyebut, program yang menjadi perhatian antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi guru, pendidikan karakter hingga penjaminan mutu.
“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara, memastikan program nasional tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tapi juga dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir dan pegunungan memperoleh hak pendidikan yang sama,” ujar Filep dalam keterangan, Senin (5/10/2026).
Dia mengatakan, pemerintah pusat pada 2026 telah menetapkan sejumlah program prioritas. Di antaranya pembangunan dan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan, perluasan PIP kepada sekitar 19,48 juta peserta didik, penanganan Anak Tidak Sekolah, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Di Papua Barat, dikatakan dia, program PIP telah menyasar puluhan ribu siswa. Berdasarkan data penyaluran PIP Kemendikdasmen 2026, tujuh kabupaten mencatat sedikitnya 25.330 peserta didik penerima dengan total nilai penyaluran sekitar Rp15,54 miliar.
Rinciannya, masih ujar dia, Manokwari sebanyak 10.421 siswa dengan anggaran sekitar Rp6,637 miliar. Kemudian Fakfak 6.507 siswa atau sekitar Rp4,145 miliar, Teluk Bintuni 5.059 siswa sekitar Rp3,084 miliar, Teluk Wondama 916 siswa sekitar Rp441,825 juta.
Selanjutnya Pegunungan Arfak sebanyak 864 siswa dengan nilai sekitar Rp432,375 juta, Kaimana 826 siswa sekitar Rp413,100 juta, serta Manokwari Selatan 737 siswa dengan nilai sekitar Rp386,400 juta.
“Angka ini menunjukkan bahwa program pendidikan pusat sudah berjalan dan telah menyentuh masyarakat. Tetapi pengawasan tetap diperlukan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas. Dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena faktor kemiskinan, jarak, kondisi geografis maupun keterbatasan sarana,” katanya.
Sekretaris MPR RI For Papua ini menegaskan, ukuran keberhasilan program pendidikan tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran maupun jumlah program yang diluncurkan. Menurutnya, ukuran paling nyata adalah berapa banyak anak yang benar-benar menerima manfaat dan apakah kualitas pendidikan mereka mengalami peningkatan.
Karena itu, lanjutnya, DPD RI akan mengawal sedikitnya empat hal. Yakni ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan program antarkabupaten, kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program, serta transparansi anggaran dan hasil program di tingkat sekolah.
Secara resmi, dikatakan dia, BPMP Papua Barat mencatat sejumlah program prioritas pendidikan 2026. Mulai revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, SPMB, Wajib Belajar 13 Tahun, pendidikan karakter, MBG, pembelajaran dan penilaian hingga penjaminan mutu pendidikan.
Filep menyebut konsolidasi pendidikan 2026 di Papua Barat juga melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, Bappeda kabupaten, BPMP, BGTK serta perwakilan DPD RI. Baik pada perencanaan, penganggaran, revitalisasi satuan pendidikan hingga pemanfaatan teknologi pendidikan.
“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi,” ungkapnya.
“Indikator penting adalah memastikan target program terpenuhi, yakni anak-anak Papua Barat mendapatkan sekolah yang layak, guru yang berkualitas, bantuan yang tepat sasaran, pembelajaran yang modern, dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” lanjut Filep. (nas)
