INDOPOSCO.ID – Kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, tak sekadar meninggalkan jejak lahan yang terbakar. Peristiwa yang berdampak pada sekitar 60 hektare kawasan itu kembali mengingatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kesiapsiagaan sejak dini.
Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak hanya bergerak ketika api sudah membesar. Menurutnya, pola penanganan karhutla harus bergeser dari sekadar pemadaman menuju pencegahan yang lebih agresif dan terukur.
“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain,” ujar Hindun dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/8/2026).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut, luas areal kebakaran sepanjang Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare. Angka tersebut menunjukkan tekanan terhadap kawasan hutan masih sangat besar, terlebih ketika kondisi cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api.
Hindun menilai ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang berpotensi memicu kekeringan ekstrem harus dijawab dengan sistem kesiapsiagaan nasional yang bekerja sebelum bencana terjadi.
Baginya, menunggu titik api berubah menjadi kebakaran besar bukan lagi pilihan. Pemerintah harus mampu membaca potensi ancaman, memperkuat pengawasan, sekaligus memastikan seluruh perangkat penanganan berada dalam kondisi siap digunakan.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama. Kementerian Kehutanan harus memastikan patroli terpadu diperkuat, pemantauan titik panas dilakukan secara intensif, peralatan pemadaman disiagakan, serta edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan terus ditingkatkan,” tegasnya.
Langkah pencegahan tersebut, lanjut Hindun, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Sistem pertahanan terhadap karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola taman nasional hingga masyarakat dan kelompok relawan.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar informasi mengenai potensi kebakaran dapat bergerak cepat dari lapangan ke pusat pengambilan keputusan. Dengan deteksi dini yang kuat, potensi kebakaran diharapkan dapat ditangani ketika skalanya masih kecil sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” tambahnya.(her)
