• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Analis Soroti Landasan Hukum Diskualifikasi Gibran

Nelly Marinda Situmorang Editor Nelly Marinda Situmorang
Minggu, 27 September 2026 - 10:42
in Headline
Pemilu

Ilustrasi pelaksanaan pemilu. Foto: Dok INDOPOSCO

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Analis Politik dan Hukum Saiful Huda Ems (SHE) menyoroti landasan hukum yang dapat digunakan untuk mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, apabila dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) ditemukan bukti pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan.

Menurutnya, persoalan persyaratan pendidikan calon wakil presiden semestinya tidak dipandang sekadar sebagai persyaratan administratif. Dia menilai, syarat tersebut berkaitan langsung dengan ketentuan konstitusional.

BacaJuga:

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

“Persoalan syarat pendidikan itu mestinya bukanlah termasuk syarat administrasi, melainkan syarat konstitusi,” kata Saiful melalui gawai, Minggu (27/9/2026).

Dia berpandangan, apabila seorang calon wakil presiden terbukti tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang ditentukan, maka persoalan tersebut semestinya dapat berujung pada diskualifikasi.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah seseorang ditetapkan sebagai wakil presiden, karena yang dipersoalkan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan dugaan pelanggaran terhadap konstitusi.

Saiful menilai, pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi memiliki konsekuensi hukum yang lebih serius dibandingkan pelanggaran administratif biasa. Karena itu, menurut dia, persoalan tersebut tidak semestinya diabaikan hanya dengan alasan batas waktu pengajuan gugatan telah berakhir.

“Lantas, bagaimana landasan yuridis untuk menangani persoalan tersebut Apabila tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, hakim konstitusi dapat mempertimbangkan putusan terdahulu yang memiliki persoalan hukum serupa sebagai yurisprudensi,” terangnya.

Dia mencontohkan adanya perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang pernah diputus meski gugatan telah melewati batas waktu tertentu dan kepala daerah yang disengketakan telah dilantik.

“Namun hakim MK tetap memutus perkara tersebut, dengan mendiskualifikasi kepala daerah yang sebelumnya sudah dilantik,” ujarnya.

Menurut Saiful, putusan semacam itu dapat menjadi rujukan dalam menangani perkara lain apabila memiliki persoalan hukum dan fakta yang relevan.

Dia menjelaskan, yurisprudensi merupakan kumpulan atau pola putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum dan dapat dijadikan rujukan dalam memutus perkara lain yang memiliki persoalan hukum serupa.

Dalam praktik hukum Indonesia, lanjut Saiful, yurisprudensi dapat berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis dan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim. Namun, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap putusan sebelumnya seperti dalam sistem stare decisis.

“Stare decisis adalah asas hukum yang berarti pengadilan harus mengikuti putusan pengadilan terdahulu ketika menghadapi perkara baru yang memiliki persoalan hukum dan fakta yang relevan serupa,” jelasnya.

Saiful juga membedakan antara stare decisis, yurisprudensi, dan undang-undang. Menurut dia, stare decisis berkaitan dengan prinsip atau kewajiban mengikuti preseden, sedangkan yurisprudensi merupakan putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan rujukan dalam perkara berikutnya.

Sementara itu, lanjutnya, undang-undang merupakan norma tertulis yang mengikat sesuai kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun yurisprudensi lahir dari putusan pengadilan dan pada dasarnya berfungsi sebagai rujukan bagi hakim.

“Dalam sistem hukum Indonesia, stare decisis tidak berlaku secara mutlak sebagaimana dalam tradisi common law. Putusan terdahulu dapat menjadi rujukan penting, tetapi hakim pada dasarnya tidak terikat secara absolut pada setiap putusan sebelumnya,” tuturnya.

Karena itu, Saiful berpandangan yurisprudensi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu landasan hukum dalam perkara yang menyangkut dugaan ketidakmemenuhan syarat pencalonan Gibran, apabila MK menemukan bukti yang relevan dalam persidangan.

Dia menegaskan, hal tersebut menurutnya bergantung pada fakta dan alat bukti yang ditemukan serta dinilai oleh Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangan.

“Yurisprudensi lebih tepat untuk dijadikan landasan hukum bagi pendiskualifikasian Capres Gibran Rakabuming Raka, jika dalam persidangan Mahkamah Konstitusi telah menemukan bukti adanya manipulasi untuk meloloskan Cawapres Gibran oleh KPU, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat pendidikan untuk dicalonkan sebagai Cawapres 2024-2029,” ujarnya.(nas)

Tags: CawapresGibran Rakabuming RakaMahkamah KonstitusiPemilu 2024

Berita Terkait.

habib
Headline

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kamis, 19 November 2026 - 15:23
Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok
Headline

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 14:10
Target 70 Persen Manfaat Tambang, IMA Ingatkan Pentingnya Investasi Jangka Panjang
Headline

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

Kamis, 19 November 2026 - 11:57
Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara
Headline

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

Kamis, 19 November 2026 - 10:46
Padukan Irama Hip-Hop dan Dangdut, FitOber Cardio Dance 2026 Meriahkan Kampus Budi Luhur
Headline

RUU Perampasan Aset di Ambang Pengesahan, Pengamat Apresiasi Komitmen DPR-Pemerintah

Rabu, 18 November 2026 - 20:37
Naskah RUU Perampasan Aset Rampung, DPR Siapkan Tahapan Menuju Rapat Paripurna
Headline

Naskah RUU Perampasan Aset Rampung, DPR Siapkan Tahapan Menuju Rapat Paripurna

Rabu, 18 November 2026 - 19:57

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10473 shares
    Share 4189 Tweet 2618
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Tokoh Banten Usulkan 4 Nama Pengganti Gibran, dari Dasco hingga Rosan

    1129 shares
    Share 452 Tweet 282
  • Wonho Umumkan Tur Dunia NOCHE 2027, Siap Konser di 10 Kota Amerika Serikat

    928 shares
    Share 371 Tweet 232
  • Warta Koperasi Edisi 4

    1177 shares
    Share 471 Tweet 294

OLAHRAGA

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar
Olahraga

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Editor Laurens Dami
Kamis, 19 November 2026 - 09:12

INDOPOSCO.ID – Persib Bandung tak ingin kehilangan momentum positif saat menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam lanjutan ASEAN Club Championship...

SelengkapnyaDetails
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.