INDOPOSCO.ID – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya kontrak pengadaan jasa influencer dari APBN senilai total Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan dirinya.
Dokter sekaligus influencer kesehatan dr. Tirta Mandira Hudhi mengkritik keterlibatan perusahaan milik Raffi Ahmad sebagai pejabat negara dalam kerja sama publikasi yang menggunakan APBN. Pasalnya, posisi Raffi sebagai pejabat negara sulit dibedakan dengan statusnya sebagai pemilik bisnis dalam konteks tersebut.
Oleh karena itu, Tirta menyarankan Raffi Ahmad agar mundur dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden guna menghindari potensi konflik kepentingan dan kecurigaan publik.
“Kalau kamu mundur dari jabatan Utusan Presiden, kayaknya kamu akan hidup lebih tenang. Karena kalau pemerintah ngasih job ke kamu, yaitu as a influencer, bukan sebagai pejabat,” kata Tirta melalui akun Instagram pribadinya @dr.tirta dilihat Rabu (11/11/2026).
Situasi saat ini dinilai wajar jika publik mempertanyakan keterlibatan Raffi Ahmad dalam kegiatan promosi tersebut, mengingat kegiatan itu menggunakan uang pajak dari masyarakat.
“Nah, kalau sekarang kan orang akan bias, karena kamu tuh Utusan Presiden bidang kreatif dan anak muda. Jadi, kamu pergi ke mana? Bisa jadi nanti kamu, warga akan menuduh sekarang sudah terlanjur,” ujar Tirta.
“Fungsi rakyat adalah mengawasi. Jadi, warga boleh bertanya dan tugasnya kementerian tersebut yang menjawab,” tambahnya.
Berkaca dari persoalan tersebut, Tirta meminta suami aktris Nagita Slavina itu lebih mawas diri sehingga tak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Jadi, mungkin Mas Raffi bisa menggunakan momen ini untuk memikirkan baik-baik tindakan yang ke depannya dan ya buat teman-teman sekalian ya, kritis,” jelas pria lulusan S2 dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) itu.
ICW mencatat adanya delapan paket pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad di dua kementerian dalam periode 2024 hingga 2026. Data tersebut diperoleh dari penelusuran ICW terhadap portal pengadaan barang dan jasa milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), data.inaproc.id. Jika diakumulasikan, nilai seluruh paket pengadaan itu mencapai sekitar Rp 14,69 miliar.
Berdasarkan data tersebut, KKP memegang tiga paket pengadaan senilai total Rp10,8 miliar. Sebanyak dua paket tercatat pada tahun 2025, masing-masing senilai sekitar Rp3,6 miliar untuk pengadaan jasa influencer engagement oleh Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.(dan)
