INDOPOSCO.ID – Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin menilai calon pemimpin Nahdlatul Ulama (NU) ke depan harus memiliki kemampuan mendamaikan berbagai kelompok yang tengah berselisih. Persatuan dinilai menjadi modal penting agar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu dapat menjalankan misinya dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Ma’ruf Amin usai menghadiri halaqah kebangsaan dan qanun asasi di kompleks DPR RI, Senayan di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, forum tersebut penting untuk mengingatkan kembali tujuan awal berdirinya NU, sehingga setiap gerakan organisasi tetap berpegang pada qanun asasi dan khittah NU.
“Supaya kita mengingat kembali sebenarnya NU itu organisasi seperti apa, untuk tujuan apa. Sehingga kita melakukan upaya-upaya, langkah-langkah gerakan NU itu tidak menyimpang dari qanun asasi, dari khittah, dari cara berpikir, dari gerakan yang memang sudah ada panduannya,” ujar Ma’ruf.
Dia mengakui NU harus terus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Namun, penyesuaian tersebut tidak boleh membuat organisasi keluar dari koridor yang telah menjadi landasan NU.
“Walaupun tidak statis, tapi ada adjustment, penyesuaian, tapi tetap dalam koridor,” katanya.
Ma’ruf juga menekankan pentingnya memperbesar gerakan NU yang berorientasi pada kepentingan umat, bangsa, hingga kemanusiaan. Karena itu, sosok yang nantinya memimpin NU harus mampu membawa organisasi kembali kepada jalurnya sekaligus melakukan perbaikan.
Terkait figur calon pemimpin NU, Ma’ruf menyebut setidaknya ada kemampuan penting yang harus dimiliki. Salah satunya adalah kemampuan melakukan ishlah atau mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
“Harus punya kemampuan melakukan dua hal, al-ishlah wal-ishlah. Ishlah pertama itu mendamaikan semua kelompok yang bersengketa, karena tanpa persatuan tidak mungkin,” tegasnya.
Selain mampu mendamaikan kelompok yang berselisih, pemimpin NU juga harus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurut Ma’ruf, hal tersebut menjadi syarat agar misi NU dapat dijalankan secara optimal.
“Dan harus mendahulukan kepentingan organisasi, kepentingan pribadi maupun kelompok. Itu, baru misi NU bisa diemban,” katanya.
Ma’ruf menambahkan, NU ke depan juga perlu mengedepankan kualitas dalam berorganisasi. Menurut dia, warga NU perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai ke-NU-an, bukan sekadar mengikuti arus atau karena dorongan tertentu.
“Supaya ber-NU itu lebih pada kualitas. Artinya pemahaman, bukan sekadar ikut-ikutan, bukan karena dorongan,” jelasnya.
Dia menyebut prinsip tersebut sebagai ber-NU dengan kesadaran dan pemahaman atau ‘ala bashirah, bukan sekadar karena dorongan atau kepentingan tertentu. Karena itu, pemimpin NU mendatang harus mampu memperbaiki sekaligus memperbesar langkah organisasi.
“Kalau tidak, tidak akan mampu mengembalikan NU kepada khittahnya sesuai dengan qanun asasi,” tutur Ma’ruf.
Saat ditanya mengenai wacana agar calon yang pernah berkonflik tidak maju dalam pemilihan kepemimpinan NU, Ma’ruf menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Muktamar NU.
“Itu nanti Muktamar yang menentukan, ya menentukan nanti yang terbaik,” katanya.
Ma’ruf juga enggan menyebut satu nama yang dinilai paling berpotensi memimpin NU. Dia memilih menilai para kandidat berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan perbaikan dan mendamaikan berbagai kekuatan di tubuh organisasi.
“Yang penting dia punya kemampuan melakukan perbaikan, mendamaikan kekuatan, melakukan perbaikan, mengembalikan pada jalurnya. Kalau tidak punya kemampuan, tidak akan membawa perbaikan pada NU,” ujarnya.
Sementara terkait mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU, termasuk apakah nantinya menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) atau voting, Ma’ruf kembali menyerahkan keputusan tersebut kepada Muktamar.
“Nah itu kita lihat nanti di Muktamar. Muktamar saja yang menentukan,” ujarnya.(nas)
