INDOPOSCO.ID – Pergantian presiden dinilai bukan jaminan berbagai persoalan bangsa akan otomatis terselesaikan. Komika Pandji Pragiwaksono menilai publik perlu melihat persoalan politik Indonesia secara lebih menyeluruh, bukan hanya berfokus pada sosok kepala negara.
Pandangan tersebut ia sampaikan saat berbincang dalam podcast YouTube Hendri Satrio Official. Menurut Pandji, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pergantian pemimpin nasional selalu diikuti tantangan baru, sehingga menganggap pergantian presiden sebagai solusi tunggal merupakan cara berpikir yang terlalu sederhana.
“Presiden berganti, kayaknya masalah nggak tambah surut. Jadi ketika kita bilang kita ganti presiden, seakan-akan itu akan mengubah semuanya, (tetapi) kayaknya nggak juga,” kata Pandji dalam wawancara tersebut, dikutip pada Rabu (22/7/2026).
Pandji kemudian menyinggung anggapan yang kerap langsung mengaitkan seluruh persoalan negara dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, belum tentu seluruh kendali politik berada sepenuhnya di tangan presiden.
Ia justru mempertanyakan apakah pusat kekuasaan politik berada pada kepala negara atau tersebar di tangan para elite partai politik yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
“Kalau kita salahkan murni kepada Pak Prabowo, simplistik menurut gue. Kita tuh nggak pernah benar-benar tahu, sebenarnya penguasanya politik nih apakah presiden, ataukah sebuah konsorsium dari para pimpinan partai?” jelasnya.
Menurut Pandji, apabila struktur kekuasaan yang sebenarnya tidak dipahami masyarakat, maka pergantian presiden saja bisa jadi tidak menghasilkan perubahan yang selama ini diharapkan.
“Kalau Prabowo diturunkan, tapi kemudian konsorsium politiknya ini tidak kita sadari keberadaannya, jangan-jangan kita nggak akan mengubah keadaan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pandji juga mengkritisi mekanisme demokrasi di Indonesia. Ia menilai masyarakat memang diberi hak memilih saat pemilu, tetapi pilihan yang tersedia telah lebih dahulu ditentukan melalui proses politik oleh partai maupun elite.
“Kita kan selalu diiming-imingi bahwa demokrasi, lu bisa memilih pemimpin lu sendiri. Tapi sebenarnya kan nggak juga. Kita memilih pemimpin yang udah dipilihin, sebenarnya,” tuturnya.
Pandji juga mengingatkan bahwa partisipasi politik warga negara tidak berhenti setelah mencoblos di tempat pemungutan suara. Menurutnya, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan kritik ketika diperlukan.
“Banyak orang berpikir ketika dia sudah memilih, selesai pekerjaannya. Padahal ada tanggung jawab kita juga dalam pengawasan, dalam mengkritik,” terangnya.
Ia turut menepis anggapan bahwa keberadaan oposisi selalu berdampak buruk bagi negara. Baginya, oposisi merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi agar pemerintah tetap mendapat kontrol dari publik.
“Sekarang kan ada anggapan oposisi itu buruk. ‘Kalau mau, kita semua kekeluargaan aja,’ gitu. Padahal oposisi kan cara kita mengontrol, cara kita menegur, dan baik sebenarnya,” kata Pandji.
Di akhir pernyataannya, Pandji menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengkritik pemerintah, terlepas dari pilihan politik mereka saat pemilu. Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pembayar pajak.
“Gue mah milih nggak milih, golput nggak golput, presiden gue mah wajar aja untuk gue kritik. Orang duit pajak gue dia yang kelola,” tambahnya.(her)
