INDOPOSCO.ID – Suasana menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) semestinya menjadi momentum bagi jemaah untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Namun di balik padatnya aktivitas di Makkah, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI justru menemukan sejumlah persoalan yang dinilai masih membayangi pelayanan jemaah Indonesia.
Saat melakukan pemantauan langsung di Maktab 602, Senin (25/5/2026), anggota Timwas Haji DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti berbagai kendala operasional yang disebutnya sebagai masalah lama yang kembali terulang.
Persoalan paling menonjol, menurutnya, berkaitan dengan keterlambatan armada bus penjemput jemaah hingga distribusi konsumsi siap makan yang tidak berjalan sesuai harapan.
“Ternyata kita menemukan masalah yang masalah ini juga ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya. Soal keterlambatan bus yang menjemput jemaah haji, kemudian juga ada persoalan makanan yang terlambat diberikan, bahkan juga tidak diberikan sama sekali,” kata Nasir Djamil kepada Parlementaria usai pertemuan.
Temuan itu menjadi perhatian serius karena terjadi menjelang fase terpenting dalam rangkaian ibadah haji. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kesiapan fisik maupun mental jemaah yang seharusnya mulai fokus menghadapi wukuf di Arafah.
Nasir menilai akar persoalan terletak pada kesiapan teknis penyelenggara yang belum maksimal, terutama dalam mengantisipasi potensi hambatan di lapangan. Padahal, penyelenggaraan haji Indonesia telah berlangsung bertahun-tahun dengan pola tantangan yang relatif serupa.
Timwas DPR RI pun mendesak pemerintah dan seluruh unsur pelaksana segera melakukan langkah cepat agar persoalan serupa tidak meluas di sektor lain. Pembenahan dinilai mendesak mengingat mobilisasi jemaah menuju Armuzna membutuhkan koordinasi yang sangat ketat.
Meski demikian, Nasir mengakui bahwa mengelola ratusan ribu jemaah dari seluruh Indonesia bukan perkara sederhana. Kompleksitas layanan, pergerakan massa, hingga distribusi logistik menjadi tantangan besar yang harus dihadapi setiap musim haji.
“Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mengurus ratusan ribu jemaah haji yang dari berbagai macam provinsi, bahkan di seluruh provinsi di Indonesia ini. Tapi paling tidak, pengalaman bertahun-tahun kita mengelola haji ini kan akan bisa membuat kita melakukan semacam mitigasi, mengurangi risiko terkait dengan potensi-potensi masalah yang akan dihadapi oleh jemaah haji,” pungkasnya.
Sorotan dari Timwas DPR ini menjadi alarm penting bagi penyelenggara haji agar pelayanan terhadap jemaah tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga benar-benar memastikan kebutuhan dasar para tamu Allah terpenuhi dengan baik menjelang puncak ibadah.(her)
