INDOPOSCO.ID – Pengamat politik Hendri Satrio menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung mengandung pesan yang jauh lebih tegas dibanding sekadar kritik kepada aparat negara. Menurutnya, pidato tersebut merupakan penegasan mengenai siapa pemilik sesungguhnya dari kewenangan yang mereka jalankan.
Pengamat politik yang akrab disapa Hensa itu memandang Prabowo sedang menanamkan kembali kesadaran bahwa seluruh atribut kekuasaan yang melekat pada aparat negara berasal dari mandat rakyat, sehingga tidak boleh dimaknai sebagai keistimewaan pribadi.
“Kalau saya membaca pidato Pak Prabowo, ini bukan sekadar teguran biasa, ini masuknya perintah. Dia cuma mau mengingatkan agar aparat berhenti merasa menjadi pemilik negara dan ingat bahwa mereka hanya dititipi amanah oleh rakyat,” ujar Hensa melalui gawai, Minggu (12/7/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu menilai penyebutan “sepatu, bintang, topi” dalam pidato Prabowo memiliki makna simbolik yang kuat. Menurutnya, pangkat maupun jabatan hanyalah amanah yang diberikan masyarakat dan bukan sesuatu yang melekat selamanya.
“Kalau masih ada aparat yang merasa pangkat dan seragam membuat dirinya lebih tinggi dari rakyat, berarti dia gagal memahami pesan Presiden di Lombok itu. Pangkat itu diberikan rakyat, bukan turun dari langit,” tegasnya.
Hensa juga menyoroti pesan Prabowo mengenai makna loyalitas aparat. Menurutnya, kesetiaan tidak boleh berhenti pada atasan ataupun institusi, tetapi harus bermuara pada kepentingan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.
“Kalimat Presiden bahwa rakyat tidak ingin korupsi sebenarnya sederhana, yang rumit justru kalau masih ada aparat yang pura-pura tidak mendengar. Kalau pesan sejelas ini masih dianggap angin lalu, berarti persoalannya bukan lagi pada Presiden, melainkan pada telinga para aparatnya,” jelas Hensa.
Ia menambahkan, harapan masyarakat terhadap aparat negara sesungguhnya tidak berlebihan. Yang diinginkan publik hanyalah pelayanan yang adil, jujur, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.
“Rakyat kan selama ini tidak meminta aparat menjadi malaikat, cukup adil dan jangan menjadi beban. Jangan sampai seragam yang seharusnya melindungi justru membuat rakyat merasa takut, dan saya kira itu inti yang ingin ditegaskan Presiden dalam pidatonya,” tutur Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menilai keberhasilan pidato Prabowo tidak akan diukur dari kuatnya narasi yang disampaikan, melainkan dari perubahan nyata di lapangan. Menurutnya, masyarakat akan menilai apakah arahan tersebut benar-benar diwujudkan dalam perilaku birokrasi dan pelayanan publik.
“Dalam politik, pesan pemimpin baru memiliki dampak ketika diterjemahkan menjadi perilaku birokrasi. Karena itu, publik akan melihat konsistensi aparat dalam menjalankan arahan Presiden, bukan hanya substansi pidatonya,” tutupnya.(her)
