INDOPOSCO.ID – Suasana Prabowo Subianto berdiri di hadapan ribuan buruh di kawasan Monas, Jakarta, pada peringatan May Day 2026 terasa berbeda. Bukan sekadar seremoni tahunan, momen ini berubah menjadi panggung pernyataan tegas pemerintah terhadap masa depan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam pidatonya yang disambut sorak dukungan, Prabowo menegaskan langkah konkret yang telah ia ambil. Ia mengungkapkan telah memberi arahan langsung kepada jajaran menteri terkait agar pembahasan regulasi penting terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak berlarut-larut.
“Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Jumat (1/5/2026).
Tak berhenti di situ, Prabowo mendorong percepatan yang lebih ambisius. Ia bahkan menyebut target penyelesaian yang tidak ingin ditunda-tunda.
“Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan tentang Undang-Undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, mengingat RUU Ketenagakerjaan kerap menjadi isu sensitif yang menyentuh keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan pekerja.
Di sisi lain, Prabowo juga menyinggung komitmen pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Ia menekankan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah, Rp500 triliun,” tambahnya.
Pidato ini memperlihatkan arah kebijakan yang ingin dibangun: percepatan regulasi sekaligus penguatan perlindungan sosial. Bagi kalangan buruh, janji ini tentu menjadi harapan—namun sekaligus tantangan untuk benar-benar diwujudkan dalam waktu singkat. (her)
