INDOPOSCO.ID – Wacana penyesuaian tarif TransJakarta kembali mencuat seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan transportasi publik di Ibu Kota. Di tengah upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat layanan transportasi massal yang terintegrasi, penyesuaian tarif dinilai menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mengurangi beban subsidi daerah.
Pengamat kebijakan kota, Zulfikar Marikar, menilai kajian terhadap tarif TransJakarta merupakan langkah yang wajar mengingat tarif layanan tersebut hampir tidak mengalami perubahan signifikan sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2005.
“Sudah lebih dari dua dekade tarif TransJakarta tidak mengalami penyesuaian. Sementara biaya operasional terus meningkat dan kualitas layanan terus berkembang,” ujar Zulfikar melalui gawai, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, jika dibandingkan dengan berbagai layanan transportasi publik di kota-kota besar Asia Tenggara, tarif TransJakarta saat ini masih tergolong sangat rendah. Kondisi tersebut membuat ketergantungan terhadap subsidi pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp3,75 triliun untuk mendukung operasional TransJakarta. Angka tersebut setara sekitar 4,6 persen dari total APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp81,32 triliun.
Di sisi lain, kebutuhan biaya operasional terus bertambah seiring ekspansi layanan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penambahan armada, perluasan koridor, integrasi antarmoda, pengembangan layanan TransJabodetabek, hingga penerapan sistem pembayaran digital menjadi faktor yang mendorong peningkatan kebutuhan anggaran.
Meski demikian, perkembangan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, TransJakarta terus memperluas jangkauan layanan serta memperkuat integrasi transportasi publik di kawasan metropolitan.
“Hasilnya, jumlah pengguna TransJakarta kini mencapai sekitar 1,4 juta penumpang per hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa TransJakarta tidak lagi sekadar menjadi moda transportasi alternatif, melainkan telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Jakarta dan wilayah sekitarnya,” jelas Zulfikar.
Selain melayani perjalanan dalam wilayah Jakarta, TransJakarta juga mengoperasikan berbagai rute yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan melalui layanan TransJabodetabek.
Zulfikar menilai peningkatan kualitas layanan dan tingginya jumlah pengguna menjadi dasar yang cukup kuat untuk mempertimbangkan penyesuaian tarif secara bertahap dan terukur.
“Penyesuaian tarif perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik dan penguatan fiskal daerah, bukan semata-mata sebagai beban tambahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian tarif harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Menurut Zulfikar, program layanan gratis bagi 15 kelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 perlu dipertahankan agar subsidi tetap tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kebijakan subsidi sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok prioritas. Dengan begitu, keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan akses transportasi publik yang terjangkau dapat tetap terjaga,” teranhg Zulfikar.
Ia menjelaskan, semakin besar alokasi APBD yang digunakan untuk menutup biaya operasional transportasi publik, semakin terbatas pula ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai sektor-sektor strategis lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, hingga pembangunan infrastruktur.
Karena itu, menurutnya, Jakarta membutuhkan sistem transportasi publik yang tidak hanya terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga sehat secara finansial dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Jakarta membutuhkan transportasi publik yang modern, andal, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu, diperlukan kebijakan pembiayaan yang sehat sehingga kualitas layanan dapat terus ditingkatkan dalam jangka panjang,” kata Zulfikar.
Ia menambahkan, rencana penyesuaian tarif TransJakarta layak dibahas secara serius dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kualitas layanan yang diterima pengguna, serta kemampuan fiskal daerah. Proses pengambilan kebijakan juga perlu dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat memahami alasan serta tujuan dari kebijakan tersebut.
“Yang terpenting adalah keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan urgensi kebijakan. Jika dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap melindungi kelompok rentan, penyesuaian tarif bukan sesuatu yang perlu ditakuti,” tutupnya. (her)
