INDOPOSCO.ID – Industri kelapa sawit nasional dinilai telah memiliki fondasi yang kuat dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal itu ditopang oleh penerapan regulasi nasional, standar keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta standar internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang telah menjadi acuan operasional perusahaan selama bertahun-tahun.
Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Suhardi, mengatakan sistem perlindungan tenaga kerja di sektor sawit telah dibangun secara komprehensif melalui berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan. Menurutnya, implementasi K3 bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi telah menjadi budaya kerja di lingkungan perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit.
“Industri sawit merupakan salah satu sektor yang paling maju. Sistemnya sudah well-established atau sudah terbentuk dengan baik, khususnya bagi perusahaan anggota GAPKI yang wajib mengikuti aturan dan standar yang berlaku,” ujar Edi di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, penerapan standar keselamatan kerja di industri sawit bukanlah kebijakan baru. Standar RSPO, misalnya, telah diterapkan sejak 2004 sehingga praktik pengelolaan K3 di perusahaan sawit telah berkembang dan semakin matang. Selain itu, kepatuhan terhadap standar ISPO dan RSPO menjadi salah satu syarat penting bagi perusahaan untuk memperoleh sertifikasi keberlanjutan.
Menurut Edi, perusahaan sawit diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi di bidang K3. Penerapan prosedur keselamatan juga dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas operasional, mulai dari perkebunan hingga pabrik pengolahan.
Ia mencontohkan, para pekerja selalu mengikuti safety briefing sebelum memulai kegiatan pemanenan untuk mengingatkan kembali prosedur keselamatan kerja. Sementara di pabrik, pengarahan, pemeriksaan, dan pemantauan terhadap aspek keselamatan dilakukan setiap hari guna meminimalkan risiko kecelakaan kerja.
“Jadi, kalau berbicara mengenai sistem keamanan dan keselamatan kerja, industri sawit sudah memiliki fondasi yang kuat,” tegasnya.
Komitmen tersebut, lanjut Edi, sejalan dengan upaya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam mendorong seluruh pelaku industri sawit mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dalam skema sertifikasi ISPO maupun RSPO, kepatuhan terhadap perlindungan tenaga kerja dan penerapan K3 menjadi bagian dari prinsip keberlanjutan yang wajib dipenuhi perusahaan.
Selain pengawasan dari pemerintah, perusahaan juga menjalankan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan diterapkan secara konsisten. Khusus perusahaan anggota GAPKI, keberadaan serikat pekerja turut berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan bersama terhadap kepatuhan standar K3.
“Khusus bagi perusahaan anggota GAPKI, keberadaan serikat pekerja juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar K3,” katanya.
Sebagai organisasi, GAPKI juga aktif memberikan pendampingan, sosialisasi, pelatihan, serta berbagi praktik terbaik (best practice) mengenai penerapan keselamatan kerja kepada seluruh anggotanya. Melalui program knowledge sharing, perusahaan yang telah berhasil menerapkan sistem K3 secara optimal dapat membagikan pengalaman kepada perusahaan lain untuk meningkatkan standar keselamatan di seluruh industri.
Edi menambahkan, GAPKI juga memiliki mekanisme penegakan kepatuhan bagi para anggotanya. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenai sanksi hingga memengaruhi status keanggotaannya di organisasi.
Menurutnya, tantangan ke depan bukan lagi pada ketersediaan regulasi, melainkan memastikan implementasi K3 terus berjalan secara konsisten melalui penguatan sumber daya manusia dan budaya keselamatan kerja.
“Ke depan yang perlu terus diperkuat adalah aspek sumber daya manusia dan budaya keselamatan kerja. Sistem dan regulasi sudah tersedia, tetapi implementasi harus terus dijaga melalui edukasi, pelatihan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran pekerja,” pungkasnya. (rmn)
