INDOPOSCO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji mengingatkan setiap kader Golkar tidak menunjukkan gaya hidup mewah (hedonisme) dan berhenti mengambil kebijakan tidak populer yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Hal itu seraya merespons demonstrasi di Kantor Gubernur Kaliamantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Selasa (21/4/2026), memprotes kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Aksi bertajuk ‘Aksi 21 April’ itu menuntut audit anggaran karena kontroversi renovasi rumah dinas Rp25 miliar, pengadaan mobil dinas mewah Rp8,5 miliar, serta dugaan nepotisme.
“Kepada seluruh kader partai Golkar, di jabatan apa pun, tetapi jabatan publik, baik itu di parlemen maupun menjadi eksekutif, di kementerian, atau di gubernur, kami imbau sekaligus memberikan arahan ayo kita peka terhadap suasana,” kata Sarmuji di Jakarta, dikutip Sabtu (25/4/2026).
Ia meminta, para kader Golkar untuk menjaga keselarasan dengan kondisi masyarakat dengan cara menghindari pamer kemewahan dan penggunaan fasilitas negara yang melampaui batas kewajaran.
“Ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita. Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas,” ungkap Sarmuji.
Gaya hidup Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjadi sorotan tajam dan memicu demonstrasi warga karena dinilai hedon, termasuk pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar. Hal itu memicu kemarahan publik atas dugaan nepotisme dan gaya hidup pejabat.
Selain itu, penampilan istri gubernur Kaltim Syarifah Suraidah,sempat viral dan mendapat kritik karena dinilai mencolok dan bergaya “Noni Belanda” saat berinteraksi dengan warga. Kritikan juga menyoroti dugaan politik dinasti, terutama karena keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan.
Kemarahan warga Kaltim memuncak. Seluruh elemen masyarakat menggelar demonstrasi besar di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pada 21 April 2026 yang berakhir ricuh.
Massa memprotes kebijakan gubernur yang dianggap melukai hati rakyat dan menuntut evaluasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya buka suara, berjanji mengevaluasi kinerja. (dan)
