INDOPOSCO.ID – Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah tidak hanya memicu kekhawatiran terhadap stabilitas geopolitik global, tetapi juga berpotensi berdampak pada sektor energi, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia.
Situasi ini mendorong berbagai pihak meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi.
Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai pemerintah perlu merespons situasi global tersebut dengan kebijakan yang lebih terukur dan edukatif.
Menurutnya, wacana penerapan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM merupakan salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan.
“Walau wacana ini tertinggal dibanding negara lain, dari sisi pengendalian konsumsi langkah tersebut cukup bisa dipahami,” kata Tulus melalui gawai, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa sejumlah negara bahkan telah mengambil langkah lebih jauh dengan mengatur jam kerja berbasis daring, mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu, hingga menaikkan harga BBM guna menekan konsumsi energi.
Namun demikian, Tulus menilai pemerintah perlu memberikan komunikasi publik yang lebih jelas agar masyarakat tidak diliputi kepanikan.
“Pemerintah harus membuat pernyataan yang lebih edukatif, jangan sampai meninabobokkan masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun kebersamaan agar fenomena ini disikapi secara rasional,” jelasnya.
Selain kebijakan penghematan energi, FKBI juga mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan kuota BBM bersubsidi.
Saat ini kuota konsumsi Pertalite bagi kendaraan pribadi mencapai 60 liter per hari. Padahal rata-rata konsumsi BBM kendaraan pribadi secara nasional hanya sekitar 19,5 liter per hari.
“Mereview kuota konsumsi BBM bersubsidi akan lebih kecil dampak sosial ekonominya dibandingkan menaikkan harga BBM,” tutur Tulus.
Ia menekankan bahwa berbagai opsi kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi masyarakat yang saat ini sudah menghadapi beban ekonomi yang cukup berat.
“Berbagai wacana kebijakan tersebut perlu mendapatkan kajian yang mendalam agar tidak berdampak serius terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian global, langkah kebijakan yang cepat, terukur, dan komunikatif dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas energi nasional sekaligus meredam kekhawatiran masyarakat. (budi)
