INDOPOSCO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dapat diselesaikan pada 2028.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan harapannya agar proyek tersebut dapat diresmikan langsung oleh Presiden pada tahun tersebut.
“Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Ia menegaskan percepatan pembangunan KIPP harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian/lembaga. Proyek ini mencakup pembangunan kantor gubernur, DPR, Majelis Rakyat Papua (MRP), infrastruktur jalan, sanitasi, serta fasilitas penunjang lainnya.
Menurut Ribka, berdasarkan kunjungan kerja yang dilakukan sebelumnya, progres pembangunan di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan signifikan, meski masih terdapat sejumlah aspek hukum dan administrasi yang perlu diselesaikan.
“Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada Kementerian PU dan Kemendagri,” katanya.
Ia juga menyoroti Papua Pegunungan yang masih memerlukan percepatan, termasuk penyelesaian dokumen kelayakan atau feasibility study (FS) serta master plan. Pembahasan lokasi KIPP di Papua Pegunungan telah dilakukan pada 6 Februari lalu.
Karena pembangunan KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), Ribka berharap peresmian nantinya dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah seluruh tahapan rampung.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut tiga provinsi telah menunjukkan progres cukup baik. Papua Barat Daya disebut telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsikan, sedangkan Papua Tengah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan rapat bersama Komisi II DPR RI kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua,” ujar Diana.
Adapun Papua Pegunungan masih menunggu kelengkapan dokumen FS dan master plan, yang ditargetkan tersedia pada 2026 agar percepatan pembangunan dapat segera dilakukan. (dam)
