INDOPOSCO.ID – Pengelolaan sampah nasional perlu dimulai dari perubahan perilaku di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Rabu (25/02/2026).
Melalui kebiasaan memilah, mengurangi, dan mengelola sampah sejak dari rumah, keluarga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menekan volume sampah sekaligus mewujudkan lingkungan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Menteri Wihaji menegaskan bahwa keluarga merupakan titik awal penyelesaian berbagai persoalan bangsa, termasuk masalah sampah.
“Unit terkecil sebuah negara adalah keluarga. Maka apapun problem negara, solusinya dimulai dari keluarga, termasuk sampah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi keluarga dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait dapat membantu menyelesaikan sebagian besar persoalan sampah, khususnya sampah rumah tangga.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH mencatat timbunan sampah pada 2025 mencapai 24,8 juta ton, dengan 65,45 persen di antaranya belum terkelola. Sementara itu, kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) di Indonesia diperkirakan akan berakhir secara teknis pada tahun 2028.
“Bapak Presiden mengingatkan kita, kita memiliki waktu tiga tahun dari sekarang untuk berjibaku menyelesaikan sampah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari unit terkecil, yaitu keluarga. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 286 juta jiwa yang terdiri dari 74 juta keluarga, potensi perubahan perilaku dari tingkat rumah tangga menjadi sangat besar. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendukbangga/BKKBN memiliki kekuatan sumber daya yang siap digerakkan, yaitu 17.541 penyuluh KB, 597.909 kader pendamping keluarga, serta 77.281 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai motor edukasi dan pendampingan di lapangan.
Upaya pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemilahan sampah rumah tangga hingga sekitar 30 persen, mendorong terbentuknya bank sampah aktif di Kampung KB, serta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan tertata. Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban penanganan di hilir.
Intervensi di tingkat keluarga juga diharapkan memberikan dampak nyata, antara lain penurunan volume sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga 20–30 persen, berkurangnya risiko penyakit berbasis lingkungan, serta meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga.
Menteri Wihaji menyatakan optimisme bahwa melalui kebijakan pemerintah di bawah arahan Presiden dan penguatan kolaborasi lintas kementerian dalam Gerakan ASRI, permasalahan sampah dapat diselesaikan secara bertahap. “Kami memiliki pasukan yang siap dimanfaatkan karena tugas Kemendukbangga/BKKBN adalah menggerakkan dan mengubah perilaku, termasuk perilaku keluarga dalam penanganan sampah,” pungkasnya. (ney)
