INDOPOSCO.ID – Kebijakan pemerintah menggelontorkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan kebutuhan musiman. Namun, efektivitas pelaksanaan, akurasi data penerima, dan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi catatan penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai stimulus sesaat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menegaskan bahwa Ramadan dan Lebaran bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi yang setiap tahun mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran uang di berbagai daerah.
“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (24/2/2026).
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang bertujuan meringankan beban masyarakat, terutama di tengah tekanan harga pangan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR untuk memastikan program berjalan optimal.
“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegasnya.
Anis menilai persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan, khususnya terkait validitas data dan distribusi. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan program.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, stimulus Ramadan berpotensi mendongkrak konsumsi dalam jangka pendek. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lain sehingga ekonomi lokal ikut bergerak. Namun, ia mengingatkan bahwa dampak tersebut bersifat sementara.
“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelas legislator Dapil DKI Jakarta I itu.
Terkait target pertumbuhan ekonomi 6 persen, Anis menilai insentif Ramadan lebih tepat diposisikan sebagai faktor pendukung.
“Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rencana penggelontoran insentif selama periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Paket tersebut mencakup diskon tarif berbagai moda transportasi serta bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng.
Dalam setahun terakhir, pemerintah konsisten menghadirkan stimulus fiskal pada momen Hari Keagamaan Besar Nasional (HKBN) dan libur panjang, termasuk saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. (dil)
