INDOPOSCO.ID – Bencana tidak menunggu kesiapan birokrasi, dan penderitaan warga tak bisa ditunda oleh prosedur berlapis. Karena itu, langkah DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera dinilai sebagai respons yang patut diapresiasi—asal dijalankan dengan kerja nyata, bukan sekadar simbol politik.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pembentukan Satgas tersebut sudah sejalan dengan fungsi utama DPR RI, khususnya dalam pengawasan, penganggaran, dan penyerapan aspirasi masyarakat terdampak bencana.
“Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR adalah langkah tepat, asal benar-benar memperkuat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Hendri melalui gawai, Jumat (2/1/2026).
Satgas ini dibentuk menyusul rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sejak akhir November 2025. DPR memilih Aceh sebagai lokasi kantor Satgas agar pengawasan dapat dilakukan langsung di lapangan.
Namun, menurut Hensa -sapaan Hendri Satrio-, keberadaan Satgas harus berdampak langsung pada percepatan pemulihan, bukan justru terjebak dalam ritme birokrasi yang lamban dan berbelit.
“Satgas harus bjsa mendorong kementerian dan lembaga bekerja lebih cepat, hilangkan tumpang tindih program, dan pastikan anggaran digunakan efisien tanpa ada pemborosan sedikit pun,” jelas Hensaa.
Ia menegaskan, peran DPR tidak berhenti pada pengawasan teknis proyek di lapangan. Lebih dari itu, lembaga legislatif harus sigap menyerap kebutuhan daerah dan memastikan dukungan anggaran tidak tersendat.
“DPR juga wajib awasi ketat transparansi distribusi bantuan, jangan sampai ada penyelewengan yang justru semakin merugikan korban bencana,” tuturnya.
Hensa juga mengingatkan agar Satgas yang berkantor di Aceh tidak berubah menjadi ruang pencitraan politik bagi pihak-pihak tertentu yang ingin tampil seolah paling peduli.
“Pembentukan Satgas itu bagus, dan dipilihnya berkantor di lokasi bencana juga bagus untuk kedekatan lapangan, tapi jangan sampai hanya jadi tempat rapat saja tanpa hasil nyata bagi masyarakat yang terdampak,” tegas founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) itu.
Lebih jauh, ia berharap Satgas mampu mendorong pemulihan menyeluruh, termasuk menghidupkan kembali ekonomi lokal yang lumpuh akibat bencana.
“Jangan biarkan birokrasi lamban menghambat lagi, satgas harus bisa mendorong semua pihak bertanggung jawab dengan target pemulihan yang jelas, terukur, dan secepatnya,” tambahnya.
Pada akhirnya, Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera akan dinilai bukan dari seberapa sering rapat digelar, melainkan dari seberapa cepat warga kembali pulih, rumah kembali berdiri, dan kehidupan kembali berjalan. (her)
