INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos, menegaskan kepercayaan publik dapat dibangun jika pemerintah terbuka menjelaskan apa yang dikerjakan, alasan kebijakan diambil, serta dampaknya bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wamen Isyana saat membuka Seminar Keterbukaan Informasi Publik MBG 3B (Makan Bergizi Gratis dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD) di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tapi tanggung jawab moral. Tanpa informasi yang jelas, ruang disinformasi dan keresahan sosial sangat mudah tumbuh,” ungkap Wamen Isyana.
Wamen Isyana menekankan peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat. PPID, menurutnya, harus memahami substansi kebijakan secara utuh agar pesan yang disampaikan tidak hanya benar, tetapi juga tepat konteks dan sasaran.
Sejalan dengan prioritas Presiden dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, Wamen Isyana menyebut MBG 3B memiliki relevansi besar karena menyasar fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Investasi gizi pada periode ini menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing bangsa di masa depan menuju Indonesia Emas 2045. “Karena menyangkut fase paling awal kehidupan manusia, tata kelola informasi MBG 3B harus rapi, terstruktur, dan sensitif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tantangan komunikasi publik di era media sosial dan perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI). Informasi kini menyebar sangat cepat dan membentuk opini publik dalam waktu singkat, sehingga pemilihan diksi, visual, dan waktu penyampaian menjadi krusial.
“Satu kalimat atau gambar yang kurang sensitif bisa memicu interpretasi keliru dan menimbulkan misinformasi. Karena itu, pemetaan audiens dan pemahaman persepsi publik menjadi keharusan,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Wamen Isyana menyampaikan apresiasi kepada PPID Pelaksana yang meraih kategori Informatif. Ia berharap keterbukaan informasi publik ke depan tidak dipandang sebagai beban, melainkan menjadi budaya kerja dalam melayani keluarga Indonesia. “Yang kita jaga bukan hanya citra institusi, tetapi kepercayaan masyarakat,” tutupnya. (ney)
