INDOPOSCO.ID – Negara harus melakukan percepatan implementasi kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan, Rabu (3/12/2025).
Ia menyoroti berbagai kesenjangan yang masih dialami kelompok disabilitas di Indonesia. Menurut Netty, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 8,5 persen populasi, atau setara dengan lebih dari 22 juta jiwa.
Dengan angka sebesar itu, lanjut dia, isu disabilitas seharusnya menjadi agenda strategis dalam seluruh pembangunan nasional. “Ketika kita bicara disabilitas, ini bukan isu kecil. 22 juta lebih masyarakat kita membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, dan akses publik yang setara,” ungkapnya.
“Ini pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi ketimpangan serius dalam akses pendidikan. Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas baru mencapai 7,57 tahun, dan 20 hingga 25 persen dari mereka bahkan tidak pernah bersekolah.
Sementara, lanjut dia, akses ke perguruan tinggi masih sangat rendah, berada di bawah 3 persen. “Selama akses pendidikan belum setara, mustahil kita berharap penyandang disabilitas bisa bersaing di pasar kerja. Ini persoalan struktural yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
“Tingkat partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia juga rendah yakni baru mencapai 23 persen. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen bekerja di sektor informal yang rentan dan tidak terlindungi,” imbuhnya.
Selain hambatan struktural, masih ujar Netty, penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan sosial yang berat, mulai dari stigma hingga kekerasan. “Disabilitas dianggap aib, bahkan ada keluarga yang menyembunyikan atau memasung anak disabilitas,” bebernya.
“Kekerasan psikis menempati angka tertinggi, yakni 37 persen. Kekerasan fisik mencapai 22 persen, disusul kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi,” imbuhnya.
Ia mengingatkan pentingnya memastikan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas benar-benar diterapkan. “Regulasi sudah ada, namun implementasinya belum optimal,” ucapnya. (nas)
