INDOPOSCO.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah di tingkat kabupaten dan kota terdampak bencana alam melakukan pendataan secara detail, seperti tingkat dan jumlah kerusakan infrastruktur. Data tersebut krusial menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Data tersebut sangat dibutuhkan daerah yang dalam penyusunan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P,” kata Sekretatis Utama BNPB Rustian saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan darurat cuaca ekstrem di Sumatera Barat (Sumbar) dikutip, Jumat (28/11/2025).
Apabila ada warga yang harus direlokasi, pemerintah daerah perlu untuk menyiapkan konsepnya, seperti lokasi maupun proses pelaksanaan.
Bencana hidrometeorologi basah menerjang 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasar data Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar mencatat cuaca ekstrem berdampak di 17 kelurahan di tujuh kecamatan di Kota Padang.
Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan banjir, longsor dan sejumlah pohon tumbang di 14 titik. Sementara jumlah korban meninggal tercatat ada 12 orang, dan warga terdampak sekitar 12.000 jiwa
Wilayah Sumbar telah menetapkan status kedaruratan untuk menghadapi banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Tujuannya agar penanganan darurat dapat berjalan secara efektif dan optimal.
Ia juga meminta adanya pos komando (posko) terpadu di wilayah administrasi yang terdampak bencana. Keberadaan posko di kabupaten dan kota, penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu rantai komando.
“Melalui posko, organisasi ini dapat melakukan perencanaan terkoordinasi sehingga operasi dapat berjalan efektif,” jelas Rustian.
Pulau Sumatera dilanda bencana banjir dan longsor akibat cuaca ekstrem baru-baru ini. Mulai Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Banyak rumah warga dan fasilitas umum terendam banjir, bahkan sejumlah jembatan aksesnya terputus di Sumatera Utara. (dan)
