INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, menegaskan dukungan penuh DPR terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia mengingatkan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi sebagaimana dikutip dari laman DPR RI di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Salah satu pernyataan yang disoroti Misbakhun adalah saat Menkeu Purbaya mengomentari terkait pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap. Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri. Sehingga, tidak bisa anggaran MBG yang tidak terserap dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.
“Sama ketika kami melihat bahwa ketika tiba-tiba Pak Purbaya langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68. Itu kan sebenarnya harus berkonsultasi dan rapatkan dengan DPR, tapi karena masih dalam proses pembahasan APBN sehingga ruang itu diberikan keleluasaan. Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.
Misbakhun juga menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia bahkan menyarankan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bisa kembali diturunkan guna mendorong konsumsi domestik.
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar, kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen dan kalau perlu ke 8 persen. Untuk apa? Mengangkat daya beli masyarakat. Nah ini dalam rangka apa? Seperti yang disampaikan, kita menghadapi tekanan di daya beli,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem bantuan sosial bagi kelas menengah rentan agar tidak jatuh miskin. “Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” jelasnya.
Misbakhun menutup dengan penegasan bahwa dukungan Komisi XI DPR terhadap Menteri Keuangan bersifat penuh.
“Kami, terutama dari Fraksi Golkar, akan mengamankan langkah-langkah Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Tapi kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itulah yang akan jadi tolok ukur rakyat ke depan,” tandasnya.
Terkiat sosok Purbaya, Misbakhun menegaskan bahwa hal ini menepis mitos lama dalam dunia ekonomi nasional. Ia menegaskan, langkah Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi bukti bahwa pemerintahan mampu berjalan dengan visi dan sistem, bukan dengan personifikasi figur tertentu.
“Kita harus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menghapus mitos bahwa kalau Menkeu bukan Ibu Sri Mulyani maka ekonomi Indonesia akan runtuh,” ujarnya.
“Selama ini orang ditakut-takuti bahwa kalau bukan Sri Mulyani, Indonesia akan kolaps, tidak dipercaya dunia, dan sebagainya. Dan itu dipatahkan oleh Pak Prabowo,” pungkasnya. (dil)
