INDOPOSCO.ID – Di tengah fluktuasi harga jagung pakan yang menekan para peternak layer mandiri, pemerintah akhirnya menurunkan “amunisi” stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) di awal Oktober ini.
Melalui penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) resmi digulirkan dengan sasaran 52,4 ribu ton jagung ke 2.109 peternak di 16 provinsi.
Dalam skema ini, harga jagung ditetapkan Rp5.000 per kilogram (kg) untuk pengambilan di gudang Bulog, dan maksimal Rp5.500 per kg sampai di tangan peternak. Selisih harga yang ditanggung Bulog akan dikompensasi pemerintah melalui dana Bapanas sebesar Rp78,6 miliar, dengan asumsi subsidi Rp1.500 per kg.
“Sekali lagi, ini bukti hadirnya pemerintah bagi produsen pangan pokok strategis dalam negeri. Saat harga jagung pakan bagi peternak sedang berfluktuasi, pemerintah menyalurkan stok CJP yang bersumber dari jagung produksi dalam negeri yang diserap sejak awal tahun ini,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan, Sabtu (4/10/2025).
Langkah ini mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, harga jagung di tingkat peternak pada 2 Oktober 2025 turun tipis 0,64 persen menjadi Rp6.644 per kg, dari pekan sebelumnya Rp6.687 per kg. Meski demikian, harga itu masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) jagung kadar air 15 persen yang ditetapkan Rp5.800 per kg.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa telur ayam ras dan ayam ras pedaging menjadi komoditas yang paling mendorong kenaikan indeks harga diterima petani pada subsektor peternakan. Indeks peternak unggas September 2025 bahkan mencapai 126,02, level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
“Pemerintah menyadari fluktuasi harga jagung pakan harus cepat diredam. Ini agar tidak berimplikasi pada harga telur dan daging ayam juga. Dengan SPHP jagung 52,4 ribu ton ke 2.109 peternak ini menjadi instrumen stabilisasi pemerintah. Semoga Oktober ini dapat tuntas dan memberikan dampak positif sebagai faktor peredam harga,” tambahnya.
Dengan langkah cepat ini, pemerintah seolah menegaskan, menstabilkan harga pangan bukan sekadar urusan logistik, tetapi soal menjaga napas panjang ketahanan pangan nasional. (her)
