INDOPOSCO.ID – Harus ada penataan ulang paradigma keamanan. Sebab, Polri masih menganut paradigma keamanan internal yang memprioritaskan ketertiban di atas hak warga.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat melalui gawai, Senin (1/9/2025).
Ia menuturkan, dalam Undang-undang (UU) No 9/1998 menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum. Amnesty International menekankan bahwa penggunaan kekuatan harus perlu, proporsional dan akuntabel.
“Evaluasi harus merumuskan ulang standar operasional, menjadikan de‑eskalasi dan perlindungan hak asasi sebagai prioritas,” katanya.
Ia menyebut ada beberapa rekomendasi dalam melakukan evaluasi besar, salah satunya audit dan transparansi anggaran. Dan harus melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan partisipasi publik dalam proses evaluasi.
“Penggunaan kendaraan taktis harus dibatasi dan dipersyaratkan hanya untuk situasi luar biasa,” katanya.
“Kesalahan prosedural dalam kasus Affan menjadi bukti bahwa pelatihan belum sejalan dengan prinsip HAM (Hak asasi Manusia),” imbuhnya.
Di sisi eksternal, masih ujar dia, komisi kepolisian nasional (Kompolnas) dan lembaga hak asasi harus dilibatkan dalam investigasi. Penanganan kasus Affan harus menjadi contoh keterbukaan proses hukum yang transparan.
“Pendekatan berbasis komunitas. Polri perlu mereorientasi tugas dari “penjaga” menjadi “pelayan”,” ungkapnya.
“Program Bhabinkamtibmas yang mendekatkan polisi ke desa perlu diperkuat, bukan sekadar retorika. Polisi yang mengenal masyarakatnya cenderung mengedepankan dialog ketimbang represi,” sambungnya.
Sebelumnya, malam 28 Agustus 2025 mencatat luka baru bagi demokrasi Indonesia. Seorang pemuda berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, pekerja keras yang sehari‑hari menjadi pengemudi ojek online (ojol), pulang tak bernyawa.
Ia baru saja mengantarkan pesanan dan hendak menjemput penumpang ketika demonstrasi menuntut perbaikan upah dan menolak tunjangan mewah wakil rakyat berubah menjadi chaos. (nas)
