INDOPOSCO.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7 persen murid di Indonesia atau lebih dari 43 juta siswa telah menerima manfaat program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pelaksanaan MBG sejalan dengan penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), khususnya pada aspek pembiasaan makan sehat dan bergizi.
“Hingga 10 Juni 2026, lebih dari 43 juta murid dari total sekitar 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat program MBG,” ujar Mu’ti dalam keterangan, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, angka tersebut merujuk pada jumlah murid penerima manfaat, bukan guru sebagaimana sempat beredar dalam sebuah video sebelumnya akibat kekeliruan penyampaian atau slip of the tongue.
Mu’ti mengungkapkan, berbagai survei dan umpan balik dari pelaksanaan program menunjukkan mayoritas siswa penerima manfaat berharap MBG dapat terus dilanjutkan. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah modul pendukung guna memperkuat implementasi program tersebut di sekolah.
Selain itu, sejumlah penelitian turut menunjukkan dampak positif MBG terhadap dunia pendidikan. Salah satunya penelitian yang dilakukan Labsosio Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia.
“MBG telah memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid,” katanya.
Mu’ti juga melaporkan perkembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pendidikan unggul di berbagai daerah.
Program tersebut dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang menyediakan layanan pendidikan berkualitas dengan standar terintegrasi.
Pemerintah melalui Kemendikdasmen berencana membangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 usulan sekolah telah lolos seleksi dan akan mulai dibangun tahun ini.
Pada tahap awal, lima sekolah akan beroperasi dengan memanfaatkan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di daerah. Sementara satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta sembilan sekolah lainnya akan dibangun baru di daerah yang telah ditetapkan. (nas)
