INDOPOSCO.ID – Pesantren di Indonesia selama ini dikenal sebagai benteng dakwah dan pendidikan. Namun, para tokoh bangsa sejak lama mengingatkan bahwa kiprah pesantren tidak berhenti di sana. Wakil Presiden RI ke-13, Kiai Haji (KH) Ma’ruf Amin menekankan bahwa pesantren bukan hanya benteng spiritual umat, tetapi juga motor penggerak ekonomi.
Hal serupa pernah ditegaskan Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid yang menyebut pesantren sebagai agen perubahan sosial-ekonomi. Bahkan KH. Hasyim Muzadi juga menegaskan pentingnya kemandirian usaha pesantren demi kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar.
Potensi itu memang nyata. Ribuan santri, jejaring alumni yang luas, hingga basis komunitas yang solid menjadikan pesantren punya pasar internal dan eksternal yang menjanjikan. Kendati demikian, banyak pesantren masih terkendala dalam aspek pemasaran produk, manajemen usaha, maupun stigma publik yang menganggap pesantren hanya fokus pada pendidikan.
Untuk menjawab tantangan itu, sejak 2021 Kementerian Agama (Kemenag) menggulirkan program “Pesantren Berdaya” yang mendorong pesantren agar bertransformasi menjadi pusat dakwah, pendidikan, sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Mulai 2025, fokus diarahkan pada pengembangan Kampung Keren Berdaya atau Kampung Kemandirian Pesantren Berdaya, dengan 10 kriteria, mulai dari kepemilikan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPes), rumah produksi komunitas, lokasi ekspo produk, infrastruktur pendukung, hingga kemitraan dengan berbagai stakeholders. Arah pengembangan ke depan juga menyentuh dua aspek penting, halal value chain dan digitalisasi.
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menegaskan bahwa kemandirian ekonomi pesantren merupakan bagian dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dukungan melalui keuangan syariah, sinergi ZISWAF, serta integrasi pesantren dengan UMKM halal diharapkan mampu menciptakan rantai nilai halal yang inklusif.
Bank Indonesia (BI) turut mendukung melalui pengembangan Hebitren, yakni virtual market koperasi digital pesantren, yang menghubungkan transaksi pesantren secara nasional. Sementara itu, Kadin Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendampingi UMKM halal pesantren, memperkuat akses permodalan, serta memperluas pasar hingga ke ranah ekspor.
Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS, Dwi Irianti Hadiningdyah menekankan pentingnya pendataan yang solid agar intervensi tepat sasaran.
“Pendataan yang kuat akan memperlihatkan kondisi eksisting dan arah penguatan ke depan. Termasuk bagaimana layanan keuangan syariah, baik komersial maupun sosial, dapat menjadi instrumen strategis di ekosistem pesantren,” tegas Dwi dalam keterangannya seperti dikutip, Minggu (24/8/2025).
Ia juga menambahkan, arah ekonomi hijau dan biru sangat relevan dengan agenda nasional. “Hal ini selaras dengan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Net Zero Carbon 2060 atau lebih cepat. Pesantren dapat menjadi motor penggerak dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan,” tambahnya.
Seluruh gagasan itu kian kokoh setelah digelarnya Koordinasi Program Kampung Kemandirian Pesantren oleh KNEKS bersama Kementerian Agama, Bank Indonesia, Kadin Indonesia, serta Alvara Research Center. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah lintas lembaga dalam memperkuat kemandirian pesantren sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan penggerak ekonomi umat.
Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, pesantren diharapkan tidak sekadar mandiri, tetapi juga mampu melahirkan ekosistem ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan serta menjadi motor penggerak masyarakat, sekaligus mercusuar peradaban umat. (her)
