INDOPOSCO.ID – Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Jakarta, William Aditya Sarana, angkat bicara soal wacana Pemprov Jakarta yang tengah mengkaji kebijakan mewajibkan karyawan swasta menggunakan transportasi umum setiap Rabu, seperti halnya ASN.
Ia mengingatkan, rencana tersebut harus dikaji matang agar tidak menimbulkan dampak negatif di lapangan.
Menurut William, pemantauan atas pelaksanaan kebijakan ini tak bisa hanya mengandalkan laporan dari bawahan.
“Pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi di halte dan moda transportasi benar-benar terkendali,” katanya kepada wartawan Minggu (15/6/2025).
“Kalau tidak dicek langsung, bisa-bisa terjadi penumpukan penumpang di halte-halte. Ini yang harus diantisipasi,” imbuhnya.
Ia menilai, efisiensi jarak dari rumah ke kantor kerap menjadi pertimbangan utama karyawan swasta dalam memilih moda transportasi.
“Tak sedikit dari mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi roda dua atau layanan ojek daring karena lebih praktis dan cepat,” ujarnya.
William juga mengusulkan agar Pemprov Jakarta tidak memusatkan kebijakan penggunaan transportasi umum hanya pada hari Rabu.
Sebaliknya, dilakukan rotasi waktu antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Misalnya, PNS di Dinas Binamarga naik transportasi umum hari Senin, Diskominfotik hari Selasa, jadi enggak harus serentak Rabu,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi dari operator transportasi seperti TransJakarta. Jika terjadi lonjakan penumpang di hari tertentu, maka skema rotasi bisa segera diterapkan.
“TransJakarta harus pantau apakah setiap Rabu terjadi penumpukan atau tidak. Kalau iya, harus langsung dikaji ulang dan diatur rotasinya,” pungkasnya. (fer)
