INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).
“Ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menjadikannya sebagai proyek utama. Presiden mengatakan, ini bukan hanya proyek, melainkan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup rakyat kita, terutama mereka yang berada di pesisir utara, sepanjang pantai utara Jawa,” ujar AHY di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (5/3/2025).
Dia juga menyoroti kompleksitas proyek yang mencakup lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun sekitar 30 kabupaten/kotamadya.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri.
“Kita harus memastikan, mulai dari hari ini, kita bekerja sama, membuat strategi, dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Ini proyek besar, kompleks, tetapi jika berhasil, Indonesia bukan saja bisa melindungi masyarakat di sepanjang pesisir utara pulau Jawa, melainkan juga bisa mewujudkan proyek yang terbaik di masa depan dalam hal ukuran dan skala,” katanya.
Proyek NCICD menjadi perhatian utama pemerintah dengan koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, baik dalam aspek teknis, pembiayaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Langkah strategis yang diambil, termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan rencana konferensi infrastruktur internasional, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan proyek sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan pesisir.
Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, proyek diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga warisan berharga bagi masa depan Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Menko AHY akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi proyek.
Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait akan memastikan pembangunan berjalan efektif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak. (dam)
