INDOPOSCO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang berakhirnya masa jabatan. Pernyataan ini pun mendapat komentar miring dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan.
Bagi politisi PKS, Mardani Ali Sera, seharusnya pernyataan maaf itu juga diikuti dengan pernyataan kekurangannya selama 10 tahun menjabat Kepala Negara.
“Ke depan, bagus Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).
Mardani mengapresiasi sifat bijak Presiden Jokowi untuk meminta maaf ke rakyat. Ia menyinggung tingkat kepuasan di kepemimpinan Jokowi yang tinggi tapi masih ada warga yang belum tersentuh.
“Bagus. Pemimpin yang baik mudah meminta maaf kepada rakyatnya. Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan terlayani,” tambahnya.
Lalu politisi PDIP Masinton Pasaribu dengan tegas menyatakan permintaan maaf dari Jokowi tak diperlukan oleh PDIP. “Nggak perlu minta maaf ke PDIP, karena sudah tahu watak aslinya,” kata Masinton.
Masinton kemudian menyinggung soal ‘kebalikan’ dari apa yang disampaikan Jokowi. Dia mengatakan Jokowi harusnya berkata jujur kepada rakyat.
“Sama seperti perbincangan netizen di media sosial, ‘Sulit memahami apa yang dibicarakannya, karena selalu mengandung kebalikannya’,” kata Masinton.
“Jujurlah ke rakyat, sampaikan bahwa konstitusi tak ditaati, demokrasi dan penegakan hukum hancur. Ekonomi tidak tumbuh sesuai janji, utang melonjak tinggi, sumber daya alam dieksploitasi oligarki. Lapangan kerja buat anak muda tidak terealisasi, kebutuhan dasar sandang dan pangan dibanjiri impor. Sehari jujur itu baik untuk menyehatkan bangsa ini terhindar dari virus hipokrasi politik yang dipertontonkan setiap saat oleh pejabatnya,” pungkas dia.
Politikus PDIP Deddy Sitorus juga menyebut pernyataan Jokowi tak bisa dipegang konsistensinya. Dia menyindir ucapan Jokowi yang sering bertentangan dengan kenyataan.
“Kalau cuma kata-kata, saya kira tidak ada artinya. Sebab, beliau sudah terlalu sering mengatakan utara, tapi perginya ke selatan. Bilang tidak, tetapi ternyata iya. Jadi susah memegang kata-kata Pak Jokowi,” ujar Deddy kepada wartawan.
Deddy mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi yang, menurutnya, perlu dihapus lantaran merugikan rakyat ekonomi bawah.
“Kalau serius minta maaf sama rakyat, silakan dihapus semua regulasi yang merugikan rakyat kecil, seperti buruh, masyarakat adat, jangan terus mengorbankan rakyat dan orang kecil untuk proyek-proyek yang justru meminggirkan mereka,” katanya.
“Silakan Pak Jokowi gunakan sisa waktunya untuk menghentikan penghancuran demokrasi dan kelembagaannya. Jangan diteruskan menggunakan aparatur negara dan hukum demi ambisi-ambisi politik,” sambungnya.
Diketahui, Jokowi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menyadari bahwa dia dan Wapres Ma’ruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak.
“Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Jokowi di acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).
Jokowi menyadari bahwa dia dan Ma’ruf Amin tidak dapat menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak. Jokowi menyebut tidak sempurna dan hanyalah manusia biasa.
“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT,” ujarnya.
“Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” lanjut Jokowi. (dil)
