• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Headline

Yusril Ihza: Sistem Proporsional Terbuka Langgar UUD 1945

Folber Siallagan Editor Folber Siallagan
Rabu, 8 Maret 2023 - 16:11
in Headline
Yusril Ihza Mahendra
Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

“Karena melemahkan, mereduksi fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih dan menurunkan kualitas pemilihan pemilihan umum,” kata Yusril Ihza Mahendra dalam sidang lanjutan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait yang digelar Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu.

BacaJuga:

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Pasal 168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf B, Pasal 386 Ayat (2) huruf B, Pasal 420 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf B, Pasal 386 Ayat (2) huruf B, Pasal 420 huruf C dan D, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), Pasal 426 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur soal sistem proporsional terbuka, secara nyata dinilai Yusril bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Baca Juga : Anies: Perlindungan Orang-orang Lemah Bagian UUD

Alasannya karena menghalangi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional mengenai fungsi partai politik, melemahkan kapasitas pemilih, dan melemahkan kualitas pemilihan umum.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Anwar Usman, ia mengatakan merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Penegasan kedaulatan di tangan rakyat memastikan bahwa Indonesia murni negara demokrasi yang disusun dan diisi serta dijalankan oleh warganya.

“Indonesia tidak dijalankan oleh sekelompok orang tertentu dan tidak pula segolongan dinasti yang hanya mewariskan kekuasaan kepada garis keturunannya secara turun temurun,” kata Yusril menegaskan.

Meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, luasnya wilayah Indonesia serta kompleksnya urusan pemerintahan menjadikannya tidak mungkin bagi 270 juta rakyat Indonesia menjalankan roda pemerintahannya sendiri secara langsung.

“Artinya, mau tidak mau harus dijalankan oleh sebagian orang saja yang dipilih karena mampu dan berkompeten menjalankan tugas tersebut. Atas dasar itulah diterapkan sistem perwakilan,” jelasnya.

Yusril melanjutkan kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Makna dilaksanakan tersebut dijelaskan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan dengan satu mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum.

“Sekitar 270 juta lebih rakyat diberikan kesempatan memilih langsung wakil-wakilnya,” tambahnya.

Dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan terkait jabatan yang akan dipilih oleh konstituen.

Sementara, pada Pasal 22E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan yang ikut kontestasi dalam pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ketentuan Pasal 6A Ayat (2) menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.

Dapat diambil kesimpulan, lanjut dia, urusan pelaksanaan kedaulatan rakyat, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan partai politik dalam posisi yang dominan.

“Partai politiklah yang berkontestasi, bukan rakyat yang berkontestasi secara langsung,” jelasnya.

Yusril menambahkan tanpa adanya kepesertaan partai politik dalam pemilu maka tidak pernah akan ada penyaluran kedaulatan. Dengan kata lain, ketiadaan partai politik dalam konstestasi pemilu akan meniadakan negara demokrasi itu sendiri. (bro)

Tags: Partai Bulan BintangPelanggaran UUD 1945Sistem Proporsional TerbukaYusril Ihza

Berita Terkait.

sigit
Headline

Bareskrim Periksa 59 Saksi Kasus Makar, Termasuk Listyo Sigit

Kamis, 19 November 2026 - 21:31
habib
Headline

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara dan Korban Jadi Fokus Utama

Kamis, 19 November 2026 - 15:23
Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok
Headline

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Jadwalkan Ekspose di Kejagung Besok

Kamis, 19 November 2026 - 14:10
Target 70 Persen Manfaat Tambang, IMA Ingatkan Pentingnya Investasi Jangka Panjang
Headline

Bareskrim Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar, Libatkan Ahli dan Pengawas Internal

Kamis, 19 November 2026 - 11:57
Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara
Headline

Anggaran Perayaan 5 Abad Jakarta Disorot DPRD, Pramono Irit Bicara

Kamis, 19 November 2026 - 10:46
Padukan Irama Hip-Hop dan Dangdut, FitOber Cardio Dance 2026 Meriahkan Kampus Budi Luhur
Headline

RUU Perampasan Aset di Ambang Pengesahan, Pengamat Apresiasi Komitmen DPR-Pemerintah

Rabu, 18 November 2026 - 20:37

BERITA POPULER

  • rip

    Wujud Bakti Founder Artha Graha Peduli kepada Sang Ibunda

    10478 shares
    Share 4191 Tweet 2620
  • Disorot Garap Proyek KKP Rp10,8 M, Raffi Ahmad Didesak Mundur dari Utusan Presiden

    3112 shares
    Share 1245 Tweet 778
  • Dukung Konser GNR dan BTS, Pemprov Jakarta Siapkan Pengamanan hingga Modifikasi Cuaca

    716 shares
    Share 286 Tweet 179
  • Serikat Buruh: Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon Diserahkan ke BPJS TK, Bukan Danantara

    697 shares
    Share 279 Tweet 174
  • KPK Bongkar Jejak Aset Gratifikasi Eks Pejabat Pajak, Petinggi Agung Sedayu Diperiksa

    738 shares
    Share 295 Tweet 185

OLAHRAGA

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar
Olahraga

Persib vs Shan United: Maung Bandung Waspadai Transisi Cepat Raja Liga Myanmar

Editor Laurens Dami
Kamis, 19 November 2026 - 09:12

INDOPOSCO.ID – Persib Bandung tak ingin kehilangan momentum positif saat menjamu wakil Myanmar, Shan United, dalam lanjutan ASEAN Club Championship...

SelengkapnyaDetails
Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Shin Tae-yong Gembleng 40 Bintang Muda, Ajarkan Pentingnya Teknik Dasar

Senin, 16 November 2026 - 19:43
michael

MU Resmi Pecat Carrick, Siapkan Pochettino Jadi Nahkoda Baru

Jumat, 13 November 2026 - 08:17
john

Herdman Siapkan 22 Pemain untuk TC Timnas Indonesia, 4 Nama bakal Jalani Debut

Selasa, 10 November 2026 - 21:11
Arya Dwi Paramita

Pertamina MRS Jadi Kawah Candradimuka Pembalap Indonesia Menuju Panggung Dunia

Senin, 9 November 2026 - 19:19
    Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to connect your Instagram account.

Verifikasi Dewan Pers

Status Verifikasi Dewan Pers : Administratif dan faktual dengan nomor sertifikat 1132/DP-Verifikasi/K/X/2023
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Daerah
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
    • Piala Dunia 2026
  • Gaya Hidup
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.