INDOPOSCO.ID – Pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan kebijakan Presiden Jokowi soal penggunaan mobil listrik akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM).
“Menurut saya ini sebuah kebijakan yang baik, dalam arti untuk mengurangi ketergantungan BBM, secara logika kebijakan sih bagus,” kata Trubus seperti dikutip Antara, Sabtu (17/9/2022).
Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi berkomitmen melakukan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. Selain itu kebijakan ini juga dapat mengurangi emisi karbon dan menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.
Trubus berharap selain inpres penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas, pemerintah juga didorong untuk menyiapkan infrastruktur pendukungnya, seperti tempat pengisian daya untuk mobil listrik.
Selama ini, kata dia, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia tergolong masih minim, hanya terdapat di kota-kota besar. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah sebab penggunaan mobil listrik juga nantinya digunakan pemerintah daerah.
Menurut dia, infrastruktur terkait dengan pengisian itu harusnya sudah disiapkan sejak awal mengingat saat ini hanya tersedia di kota-kota besar dan di beberapa tempat pusat perbelanjaan. “Lalu bagaimana di daerah, kan belum tentu ada,” ujarnya.
Trubus menambahkan perlu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan ini, serta daerah yang sudah menggunakan kendaraan listrik harus diberikan insentif untuk mendorong penerapan ini.
“Jadi, menurut saya bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi secara sinergis untuk menerapkan kebijakan itu. Jadi presiden tidak hanya memerintahkan, harus juga mendorong kepada daerah dengan memberikan kebijakan pula misalnya daerah diberikan insentif untuk mendorong industri listriknya,” jelas Trubus. (wib)
