INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hari ini, Selasa (21/9/2021).
Pemeriksaan keduanga dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.
‘Merespons pertanyaan rekan media terkait panggilan saksi-saksi dalam perkara dugaan TPK pengaadan tanah Munjul, dapat kami sampaikan bahwa informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory C Pinontoan) dkk (dengan kawan-kawan), di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir pada Selasa (21/9/2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada INDOPOSCO, Selasa (21/9/2021) pagi.
Ali mengatakan pemanggilan seseorang sebagai saksi, tentu atas dasar kebutuhan penyidikan sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang.
“Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi,” ujarnya.
Ali juga menyampaikan kepada para saksi yang dipanggil untuk dapat hadir sesuai waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan.
“KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud,” pungkas Ali.
Untuk diketahui sebelumnya, KPK menetapkan tersangka Mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan atas kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul Pondok Ranggon, Jakarta Timur sejak Jumat (5/3/2021).
Yoory ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yaitu Anja Runtuwene (AR) sebagai Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA) dan Korporasi PT Adonara Propertindo.
Gubernur Anies Baswedan kemudian mencopot secara permanen Yoory dari jabatan Direktru Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya.
Anies menggantikan Yoory dengan Agus Himawan untuk memimpin Perumda Sarana Jaya kembali bangkit setelah terlilit kasus korupsi.
Kasus tersebut bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Sarana Jaya menggelontorkan uang senilai Rp 217 miliar untuk pengadaan lahan seluas 4,1 hektare tersebut.
Namun uang tersebut raib dan status tanah masih belum berpindah tangan ke Pemprov DKI Jakarta. Uang tersebut diduga dibawa lari oleh mafia tanah Anja Runtuwene. (dam)
