INDOPOSCO.ID – Adanya rekonstruksi hunian pasca terjadinya bencana alam sangat diperlukan agar masyarakat bisa kembali pulih serta dapat menghuni rumahnya yang rusak. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan bidang perumahan dengan melakukan pendataan rumah rusak dan pembangunan hunian bisa layak huni seperti semula.
“Bencana alam memang suatu hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan langkah-langkah terbaik dalam penangulangan bencana khususnya penanganan hunian pasca bencana alam,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis Kebencanaan Bidang Perumahan melalui Zoom Meeting Virtual, Kamis (8/9/2021).
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Bisma Staniarto, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III, Mulya Permana, Jafung Utama Ditjen Perumahan, Jhony Subrata, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi DI Yogyakarta, Arifman, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansyah, Dinas Perumahan dari Provinsi Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, serta Dinas Perumahan dari daerah.
Guna mengantisipasi kebutuhan data rumah yang rusak akibat bencana alam, imbuhnya, diperlukan koordinasi yang intensif antara Kementerian PUPR dengan semua pihak terkait penanganan bencana alam seperti pemerintah daerah dan BNPB.
Sebab, ketika terjadi bencana alam yang di Indonesia salah satu yang perlu di data adalah berapa rumah yang rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat sehingga pemerintah dapat memberikan penanganan yang baik dan tepat sasaran.
“Banyak kerusakan infrastruktur dan perumahan akibat bencana alam dan kami menilai perlu adanya satu data penanganan rumah yang rusak akibat terdampak bencana alam sehingga kami bisa segera menyalurkan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Khalawi pada kesempatan itu juga mengingatkan kepada peserta Bimbingan Teknis Kebencanaan Bidang Perumahan bahwa daerah D.I Yogyakarta perlu mewaspadai bencana alam karena Gunung Merapi yang ada secara geografis terletak dalam ring of fire. Pemda dan BNPB diharapkan juga bisa mempersiapkan lokasi pengungsian serta jalur evakuasi warga apabila terjadi bencana alam.
“Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan siap berkoordinasi dengan Pemda dan BNPB untuk membangun kembali hunian yang rusak serta mendorong pendataan yang mudah di lapangan,” katanya.
Sebagai informasi, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebencanaan Bidang Perumahan Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Hotel Grand Keisha D.I. Yogyakarta selama dua hari mulai Rabu – Kamis (8-9/9/2021).
Pada kegiatan ini kegiatan ini dibahas tentang lingkup penanggulangan bencana di Direktorat Jenderal Perumahan dan BNPB, Penanggulangan Kejadian Bencana di Masa Tanggap Darurat di tingkat provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta penggunaan aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).
Para peserta juga diminta untuk saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab dalam penanganan bencana baik sebelum maupun setelah bencana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1176/KPTS/M/2019. (bro)
